Wali Kota Serang, Syafrudin
Wali Kota Serang, Syafrudin

Wali Kota Serang Sebut UU Cipta Kerja Lebih Bagus Diganti Jadi UU Cipta Investasi

SERANG, TOPmedia - Wali Kota Serang, Syafrudin menyebut UU Cipta Kerja kayanya lebih bagus kalau misalkan diganti menjadi UU Cipta Investasi, sebab menurut dia, judulnya supaya hanya tidak terarah kepada tenaga kerja.

"Kalau menurut saya ini judulnya yang terarah kepada tenaga kerja, kalau misalkan judulnya ini UU Cipta Investasi itu kayanya lebih bagus," katanya kepada wartawan di Kantor Dinas Kominfo Kota Serang, Rabu (14/10/2020).

Syafrudin melanjutkan, yang pihaknya soroti dari UU Cipta Kerja itu mengatur pemerja dan buruh saja, tapi umpamanya, kata dia, dalam UU tersebut terkait dengan ivwstasu lebih bagus.

"Tapi yang saya soroti di UU cipta kerja ini mengatur pekerja dan buruh saja, tapi kalau umpamanya disitu berkait dengan investasi itu lebih bagus lagi, disamping mengatur investasinya kemudian juga mengatur tenaga kerjanya," imbuhnya.

UU Cipta Kerja, sambung Syafrudin, ada 900 lembar, namun dirinya menyadari belum mempelajari UU tersebut, sehingga, kata dia, belum bisa memutuskan mendukung atau tidak.

"Menurut saya, karena ini ada 900 lembar terkait UU cipta kerja ini. jadi harus dipelajari dahulu karena saya sendiri belum mempelajarinya. Kalau istilah dukung atau tudak didukungnya saya belum bisa karena itu harus dipelajari," terangnya.

Berkaitanya dengan penolakan buruh, Dikatakan Syafrudin, kalaulah lebih baik dari UU Cipta Kerja ini, kata dia, Pemkot Serang akan mendukung untuk perbaikan tersebut.

"Saya kira kalau memang itu lebih baik dari UU ini, kami atas nama pemerintah kota Serang akan mendunkung untuk perbaikan. Tapi kalau sudah baik saya kira memang harus kita terima," tuturnya.

Menurut Syafrudin perlu ada penjelasan atau sosialisasi dari UU Cipta Kerja ini, karena, kata dia, pihaknya sendiri belum mempelajari 900 lembar UU tersebut.

"Hanya kalau ada perbaikan, malah tadi dari apeksi itu pemangkasan birokrasi dari tingkat daerah, Walikota/Bupati itu dilaksanakan langsung oleh pusat dan setiap daerah juga ini harus punya wewenang, jangan sampai wewenang ini jangan diambil oleh pusat semua kemudian daerahnya tidak punya kewenangan apapun," terangnya.

"Saya kira yang kami soroti itu pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk merekomendasi bagi inveator. Jangan disentralisasi kami tidak tahu, seperti harus ada koordinasi terlebih dahulu," tandasnya.(Di/Red)

berita terkait

Komentar