Mahasiswa yang tergabung dalam pusat koordinasi daerah (PKD) Mapala Banten melakukan aksi teatrikal gantung diri di depan tugu Kawasn Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (8/10/2020). (Foto:Topmedia)
Mahasiswa yang tergabung dalam pusat koordinasi daerah (PKD) Mapala Banten melakukan aksi teatrikal gantung diri di depan tugu Kawasn Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (8/10/2020). (Foto:Topmedia)

Tolak UU Ciptaker, 3 Orang Mahasiswa di Provinsi Banten 'Gantung Diri'

SERANG, TOPmedia - Kecewa terhadap pengesahan Undang-undang cipta tenaga kerja (ciptaker), mahasiswa di Provinsi Banten melakukan aksi gantung diri di depan tugu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (8/10/2020).

Aksi nekat tersebut dilakukan disiang hari, dengan disaksikan ratusan mahasiswa yang lain dan aparat polisi yang sebelumnya telah berjaga-jaga sejak pagi hari.

Dengan mengenakan seutas tali tambang yang diikatkan pada bagian tiang bambu, ketiganya mulai melilitkannya keleher masing-masing sebelum akhirnya mereka tergantung.

Beruntung aksi itu hanya bagian teatrikal mahasiswa yang tergabung dalam pusat koordinasi daerah (PKD) Mapala Banten bersama pegiat lingkungan se-Provinsi Banten, sehingga tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut.

Pantauan www.topmedia.co.id di lapangan, selain menggelar teatrikal gantung diri, mereka juga menduduki tugu KP3B. Hal itu sebagaibentuk kekecewaan mahasiswa atas pengesahan UU Ciptaker yang baru saja disahkan oleh pusat.

Sambil membentangkan bendera merah putih dengan ukuran yang sangat besar serta spanduk bertuliskan 'lawan perusak lingkungan, gagalkan omnibuslaw', masa aksi terus mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat tersebut.

Salah satu pendemonstran, Okib mengatakan, aksi gantung diri dari mahasiswa selama satu jam tersebut, sebagai simbol kematian suara rakyat Indonesia.

Berita Terkait: Tolak Omnibuslaw, Ratusan Pelajar Yang Hendak Aksi ke Jakarta dan DPRD Banten Diciduk Polda

"Aksi damai ini, untuk menyerukan kepada pusat dan DPR bahwa rakyat tidak memerlukan undang-undang yang merugikan rakyat dan hanya akan menguntungkan korporasi," tegas Okib.

Menurutnya, ditengah krisis kesehatan akibat pendemi covid-19 seperti sekarang, pemerintah dianggap telah bersekongkol secara diam-diam untuk meloloskan UU minerba yang memberikan karpet merah kepada industri batubara, dan kembali pusat melakukan hal yang sama dengan mengesahkan UU Ciptaker, meski gejolak penolakan terjadi dimana-mana.

"Karena UU Ciptaker ini hanya akan menyengsarakan rakyat. Mempermudah investasi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan hak-hak pekerja. Kendati mendapatkan banyak penolakan, nyatanya Senin lalu RUU ini (Ciptaker)  akhirnya disahkan juga menjadi UU," keluhnya.

Pihaknya menilai, UU Ciptaker ini hanya akan melenggangkan politik oligarki, dan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengkerdilkan hak rakyat. Lingkungan akan semakin rusak, rakyat semakin miskin dan tertindas, ruang demokrasi akan semakin menyempit. (Den/Red)

berita terkait

Komentar