Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Universitas Islam Negeri UIN SMH Banten, Selasa (6/10/2020). (Foto:Topmedia)
Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Universitas Islam Negeri UIN SMH Banten, Selasa (6/10/2020). (Foto:Topmedia)

Tolak Omnibuslaw, Ratusan Mahasiswa Turun Kejalan Tutup Jalan Jendral Sudirman

SERANG, TOPmedia - Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten.

Pantauan dilokasi, ratusan Mahasiswa gabungan dari berbagai organisasi serta Universitas di Banten itu tutup jalan utama Jalan Jendral Sudirman menuju Alun - alun Kota Serang.

Turunnya kejalan para mahasiswa tersebut menuntut dicabutnya Undang - Undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang telah Pemerintah dan DPR sepakati.

Koordinator aksi, Arman mengatakan ada 11 tuntun dalam aksi demonstrasi tersebut yaitu pertama cabut Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kedua, kata dia, segera terbitkan PERPU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ketiga bangun industrialisasi nasional, kelima wujudukan reforma agraria sejati, kelima hentikan segala bentuk kriminalisasi dan tindakan 

represifitas terhadap aktivis rakyat yang dilakukan oleh aparatur negara," katanya kepada wartawan disela - sela aksi, Selasa (6/10/2020).

Arman melanjutkan, tuntunan yang keenam, kata dia, tolak skema kampus merdeka, dan ketujuh wujudkan pendidikan yang Ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada masyarakat.

"Kedelapan ganti haluan ekonomi, segeraaksanakan Pasal 33 

UUD 1945, sembilan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU masyarakat adat, kesepuluh sahkan RUU PKS, kesebelas pemerintah fokus dalam menangani virus covid-19yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Menurut Arman, sidang paripurna penutupan masa sidang IV DPR RI pada 9 Oktober 2020 menjadi puncak perlawanan terbesar rakyat dalam menjegal Omnibus Law, namun lagi dan lagi, kata dia, akhirnya pemerintah mengkhianati rakyat dengan memajukan sidang paripurna pada kemarin hari Senin, 05 Oktober 2020.

"Pukul 14.00 dan secara terbuka dan lugas mengesahkan RUU Omnibuslaw Ciptakerja menjadi undang - undang  yang sah. Tentunya Omnibus Law UU Cipta Kerja akan 

menjadi undang - undang yang berbahaya bagi rakyat dan kita 

semua dikedepan hari nanti," tandasnya..(Di/Red)

berita terkait

Komentar