Puluhan buruh di Kota Cilegon demo tolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja, di depan Gedung DPRD Kota Ciegon, Senin (20/1/2020). (Foto: TOPmedia)
Puluhan buruh di Kota Cilegon demo tolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja, di depan Gedung DPRD Kota Ciegon, Senin (20/1/2020). (Foto: TOPmedia)

Tolak Omnibus Law, Puluhan Buruh Demo DPRD Kota Cilegon

CILEGON, TOPmedia - Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon, menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja, di depan Gedung DPRD Kota Ciegon, Senin (20/1/2020).

Omnibus law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan untuk satu isu atau topik tertentu. Rancangan Omnibus Law dinilai kalangan buruh menjadikan pasar lapangan kerja semakin liberal. Selain menolak omnibus law buruh juga menolak atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari lalu.

"Dalam aksi ini, kamj bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain akan menyuarakan sikap pekerja Indonesia menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," kata Ketua DPC FSKEP Kota Cilegon, Rudi Sahrudin, disela aksi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Perwakilan buruh dari Asahimas Antonius. Menurutnya  setidaknya ada 82 undang-undang yang akan terdampak karena omnibus law tersebut, salah satunya undang-undang ketenagakerja, atau undang-undang cipta lapangan kerja (Cilaka).

Dimana dengan adanya RUU Omnibus Law juga akan berdampak pada pengurangan upah minimum, berpotensi terjadi diskriminasi, penghilangan jaminan sosial, serta hilangnya aturan hukum terkait pelanggaran perusahaan terhadap buruh.

"Dengan disahkannya omnibus law akan ada perubahan sistem pengupahan, jika hari ini mengunakan sistem harian nanti menjadi perjam. ini tentu sangat merugikan buruh," ujarnya. (Ika/Red)

berita terkait

Komentar