Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi. (Foto: TOPmedia)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi. (Foto: TOPmedia)

Tangani Masalah Aset, Ketua DPRD Kota Serang Akan Libatkan KPK

SERANG, TOPmedia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi, akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menangani masalah aset milik Kota Serang yang belum ada kejelasan, untuk diserahkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

"Terkait masalah aset ini, nanti 2020 kita akan buat Pansus aset yang melibatkan juga KPK dan gubernur juga setelah tau masalah aset ini juga berniat akan menjembatani. Tapi kalau nanti tidak puas kaminya, kami akan lanjut ke divisi bagian aset di KPK nya," kata Budi Rustandi, Minggu (08/12/2019).

Budi menjelaskan, Kenapa harus KPK, karena menurutnya sangat perlu agar cepat ada penyelesaian dan tidak berlarut-larut seperti ini. Karena didaerah, masalah aset seperti ini dengan melibatkan KPK dua tiga bulan selesai.

"Masa ini selama 12 tahun belum selesai-selesai, saya bingung. Kalau mau membangun kenapa mereka merehab. Sekarang di APBD ini ga ada. Mudah-mudahan dengan Rp 80 miliar yang didapat dari bantuan provinsi dipakai untuk membangun OPD-OPD mereka," jelasnya.

Budi juga menegaskan,  Langkah ini akan dilakukan nanti jika Pemkab Serang benar-benar tidak ingin dimediasi oleh Gubernur Banten untuk penyelesaian.

"Sekarang kita miris ga liat kantor walikota disamping jalan kereta, marwah Kota Serang dimana. Makanya kalo Walikota Serang berkantor di Pendopo keliatan marwahmya, kita ada wibawanya kan. Tapi kalau memang pemkab nya tidak mau dimediasi, ya baguslah. Kita akan ke KPk, kami akan mengambil hak kami. Tidak ada ibu dan anak, tidak ada undang-undangnya ibu dan anak, harus mereka pahami," tegasnya.

Lanjut Budi, nanti dengan penanganannya, KPK akan menjabarkan Undang-undangnya,  harus bangaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan menurut Budi, masalah aset ini tidak usah dibawa ke PTUN, karena di Undang-undang nya sudah jelas. 

"Selama lima tahun itu aset sudah harus diserahkan, itu sudah jelas. Makanya kalo ada yang bilang ga jelas itu, harus baca lagi undang-undangnya. Kita ingin semua  aset diserahkan tanpa terkecuali, termasuk RSUD dan Pendopo Bupati," tutupnya. (Tb/Red)

berita terkait

Komentar