Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada lingkungan Setda Banten, Mahdani
Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada lingkungan Setda Banten, Mahdani

Tak Cukup Waktu, Para Kontraktor PEN Untuk Provinsi Banten Memakai Pemenang Lama

SERANG, TOPmedia - Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat akibat yang timbul oleh covid-19, Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kesejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten.

Tidak tanggung-tanggung, pusat mengalokasikan anggaran PEN untuk Provinsi Banten sebesar Rp 4,9 triliun lebih, dimulai pada APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 856 miliar.

Untuk diketahui, akibat pendemi covid-19, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Provinsi Banten tahun 2020 sebelumnya sempat direfocusing untuk kemudian digunakan penanganan covid-19 di Provinsi Banten, sehingga para kontraktor yang sebelumnya sudah menang tender terpaksa harus gigit jari akibat anggarannya tidak tersedia.

Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada lingkungan Setda Banten, Mahdani mengatakan, akibat direfokusingnya anggaran sejumlah proyek infrastruktur pada APBD perubahan Provinsi Banten tahun 2020, sejumlah pembangunan kontruksi terpaksa harus dihentikan karena anggarannya tidak tersedia.

Namun, setelah masuknya anggaran PEN dari pemerintah pusat, sejumlah pembangunan infrastruktur yang sebelumnya sempat tertunda tadi akhirnya dilanjut kembali.

"Itu dananya digunakan untuk yang terkena refocusing (anggaran PEN pusat). Jadi tidak perlu lagi dilelang, pakai pemenang lama saja, karena tidak cukup waktu kalau dilelang ulang," terang Mahdani, kepada www.topmedia.co.id, Kamis (22/10/2020).

kata dia, anggaran PEN semuanya untuk pembangunan infrasteuktur, hal dimaksudkan untuk upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Namun, sifatnya kontraktuil,  tidak ada yang swakelola berdasaekan sesuai hasil verifikasi dari pusat.

Masih kata Mahdani, dari semua OPD yang dilingkungan Pemprov Banten, hanya ada empat OPD yang dioercayakan untuk mengelola anggaran PEN pusat, antaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umun dan Penataan ruang (PUPR), terakhir Dinas Perumahan rakyat dan permukiman (Perkim).

"Gak, gak ada yang swakelola. harus infrastruktur yang mendukung ekonomi, tersebar di empat OPD. kalau yang swakelola melalui APBD," katanya.

Sebelumnya, kata dia, pemprov Banten juga telah mengusulkan agar OPD lain bisa mengelola anggaran PEN. Namun, hasil verifikasi pusat mengharuskan berbentuk pembangunan infrastruktur dan harus dikontraktuilkan.(Den/Red)

berita terkait

Komentar