Anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra, Ade Hidayat, Rabu(17/2/2021).
Anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra, Ade Hidayat, Rabu(17/2/2021).

Sesalkan PL Proyek Rp 169 Miliar, DPRD Banten : Bapak Kepala Daerah Tanggung Jawab Dong

SERANG, TOPmedia – Anggota DPRD Banten Fraksi Gerindra, Ade Hidayat sangat menyesalkan terhadap postingan LPSE soal proyek pembangunan jalan Palima - Baros dengan pagu anggaran senilai Rp169,4 miliar melalui penunjukkan langsung alias PL.

Baca Juga

"Sangat menyesalkan bahwa ini bertanda goverment ada yang buruk di dalamnya, ada pengelolaan yang tidak baik. Ini menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk memperbaiknya," tegas Ahi sapaan akrab Ade Hidayat saat dihubungi melalui sambungan telephone, Rabu (17/2/2021). 

Ahi juga mengatakan, jika mencari siapa yang salah, siapa yang melakukan? Ia pikir, hal ini sistem dari sebuah goverment.

Artinya, kata dia, sistem dari sebuah goverment tentu yang harus dipertanggung jawabkan kepada kepala daerah untuk mencari letak salahnya dimana, errornya dimana, buruknya seperti apa?

"Nah ini yang harus segera diselesaikan di internal goverment Provinsi Banten. Kan begitu," kata Ketua DPC Gerindra Lebak tersebut.

Ahi menilai, sistem goverment seperti sebuah satu kestauan yang pada akhirnya goverment ini sebuah sistem. Kendati demikian, jika terdapat kesalahan dalam pengelolaan sebuah sistem maka pucuk pimpinan harus berani mempertanggungjawabkan.

"Kalau ada anak buah yang salah, ya bapak harus bertanggung jawab. Bagaimana memperbaikinya, kan begitu. Saya menilai begitu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten.

Lanjut Ahi, langkah dari Komisi III DPRD Banten akan mencoba mempertanyaka terkait pengelolaan angarannya yang hari ini menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). 

"Keterkaitan item yang satu dengan item yang lain, tentu ini inputnya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), yang musti kemudian akan masuk di rekening masing-masing SKPD. Kan muaranya ada di BPKAD," tegasnya.

Politisi Gerindra tersebut mengakui, pihaknya tentu harus meninjau ulang sistem hari ini yang sedang dijalankan melalui SIPD yang dinilai belum siap itu.

Menurutnya, hal ini yang patut disikapi oleh semua pihak bahwa ada sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum siap, tetapi kemudian dipaksakan. Oleh karena itu, harus segera dicari jalan keluarnya, ditingkatkan koordinasi dengan pemerintahan pusat yang lebih efektif lagi.

"Tetapi kemudian apa yang terjadi sangat disesalkan, dan ini sesuatu yang memalukna buat goverment, karena goverment dalam konteks pandangan saya adalah sebuah sistem, kan begitu," pungkas Ahi seraya mengakhiri wawancara.(Feby/Red).

berita terkait

Komentar