Unjuk rasa mahasiswa
Unjuk rasa mahasiswa

Sejumlah Organisasi Kemahasiswaan Terus Kritisi Belanja Perdin di Pandeglang

PANDEGLANG, TOPmedia - Organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Rabu (07/04/2021) kembali melakukan aksi unjuk rasa menyoroti anggaran perjalanan dinas (perdin) di Pemkab Pandeglang dan DPRD pada TA 2021 yang mencapai Rp 89 miliar.

Baca Juga

Unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan, karena dalam beberapa kali aksi dan permintaan audiensi belum kunjung dipenuhi oleh pemerintah daerah dan legislatif.

"Ini bukan akhir dari gerakan kita. Kita akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai anggaran perjalanan dinas di-refocusing," ujar Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan, saat berorasi di depan Gedung DPRD Pandeglang.

Pihaknya meminta, anggaran perdin untuk dilakukan refocusing. Sebab, anggaran perdin Rp 89 miliar hanya bentuk pemborosan, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

"Kami meminta agar Pemkab Pandeglang segera me-refocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 88 miliar dan segera alokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan," tegasnya.

Dia juga mengancam, jika semua tuntutannya tidak terpenuhi atau diindahkan dalam waktu 7×24 jam, maka bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak.

Sementara, Ketua GMNI Pandeglang, Tb Afandi menyebut, pemerintah daerah dengan legislatif tidak peka terhadap kondisi sosial yang terjadi. Karena di saat situasi yang tengah terpuruk, namun di sisi lain pemerintah daerah menghambur-hamburkan anggaran untuk perjalanan dinas.

Ia menilai, lolosnya anggaran perdin Rp 89 miliar dalam APBD TA 2021 itu tidak lepas dari sikap ketidaktransparanan pemerintah daerah dan legislatif saat melakukan pembahasan anggaran.

“Kita patut menduga terjadi maladiministrasi dan korupsi dalam tahapan pengesahan kebijakan anggaran perjalanan dinas di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu kami meminta agar Pemkab Pandeglang me-refocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 88 miliar,” pungkasnya. (Ari/Red)

berita terkait

Komentar