Sebabkan Kerusakan Ekosistem Laut, Ada 156 Konsesi Tambang di Pulau Kecil di Indonesia

SERANG, TOPmedia - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat dikawasan pulau-pulau kecil di Indonesia ada 156 konsesi tambang.

Hal itu diungkapkan Kepala Simpul Belajar dan Jaringan Jatam Nasional, Ki Bagus. Sedangkan untuk di kawasan pesisir pihaknya belum bisa memastikan, tapi dalam pemetaannya ada sekitar 100 lebih izin tambang di pesisir.

"Dalam catatan Jatam hingga saat ini itu untuk kawasan pulau pulau kecil itu ada 156 konsesi tambang di pulau pulau Kecil. Untuk di kawasan pesisisir kami belum bisa pastikan, tapi kalau kita lihat secara kasat petanya ada 100 lebihan izin tambang di kawasan pesisir, itu diluar pulau pulau kecil," katanya kepada wartawan usai konferensi pers di Kota Serang, Minggu (17/1/2021).

Padahal, kata Bagus, Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP-3-K) disusun pada Undang-Undang (UU) pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Artinya, kata dia, ada batasan-batasan yang tidak boleh untuk aktivitas ekstraktif aktivitas yang berdampak secara ekologis pada kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, salah satunya aktivitas pertambangan.

"Makanya seharusnya RZWP3K ini membatasi gerak dari industri pertambangan karena dia mengacu pada UU 7 tahun 2007 dan UU 1 tahun 2014, tapi faktanya sampai sekarang ini seluruh RZWP3K yang mengakomodir kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk ditambang ini malah menjadi legitiminasi atas keterlanjuran apa yang sudah terjadi," imbuhnya.

"Artinya kalau dalam pandangan Jatam seharusnya RZWP3K itu membatasi izin-izin tambang dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meligitiminasi apa pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi," sambung Bagus.

Selain itu, dikatakan Bagus, kalau berbicara yudisfrudensi secara hukum banyak izin-izin tambang di cabut oleh Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang direkomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"ESDM memberikan izin tambang dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian di di protes KKP. Artinya KKP mencbaut izin itu pernah terjadi," ungkapnya.

Bagus melanjutkan, dalam beberapa riset Jatam ketika tambang masuk pada pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang pertama wilayah tangkap nelayan menjauh dari kawasan pesisir. Jadi, kata dia, mereka harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk solar, untuk bahan bakar, logistik mereka diperjalanan, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka akan pulang membawa ikan yang banyak.

"Kedua seperti yang kita tahu ikan-ikan yang ada di laut, kawin dan telurnya itu ada dikawasan kedalaman yang masih dangkal di pesisir. Ini dirusak pelabuhan JT pertambangan, di rusak aktivitas pertambangan, ahirnya ikannya habis, mau dicari di sekitar situ ikannya juga sudah tidak ditemukan lagi. Itu dampak yang diamati oleh Jatam," tandasnya.(Adi/Red)

berita terkait

Komentar