SERANG, TOPmedia - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menegaskan jika Pemprov Banten akan terus memperhatikan dan mencermati semua masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama pekerja atau buruh terkait ketetapan upah minimun.  Meski begitu, sambung Al Hamidi, sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penetapan Upah Minimum untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pemprov Banten. “Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah Minimum sesuai regulasi,” jelasnya.  Dijelaskannya, tahapan penetapan upah minimum yaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi (termasuk Provinsi Banten), kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat untuk memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP. Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat edaran kepada Bupati atau Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak dan juknis sebagaimana dijelaskan dalam surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk membahas UMK.  "Kemudian hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Bupati serta Walikota. Baru setelah itu memberikan rekomendasi usulan tentang besaran upah minimum Kabupaten Kota kepada Gubernur." papar Kadisnaker Al Hamidi.  Dengan demikian, sambung Al Hamidi, rapat Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan 2 kali yaitu untuk membahas dan menyampaikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk ditetapkan UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember dan rapat pembahasan saran dan pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31 November.  Dirinya menegaskan, yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi.  Sementara itu, Gubernur Banten wahidin Halim mengatakan, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dirinya juga mengaku tidak melarang terkait adanya aksi demo yang dilakukan kaum buruh untuk menyampaikan aspirasi. Kendati demikian, kata dia, ketika sudah ada ketetapan dan kesepakatannya, semua harus mematuhinya.  “Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah," ujarnya. (Den/red)
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Kelurahan Kasemen menjadi pelopor terbaik ketiga dari sepuluh kelurahan yang berada di Kecamatan Kasemen pada bulan panutan pajak daerah Kota Serang, Jum’at (3/12/2021). Lurah Kasemen, Ahmadi mengungkapkan, penilain tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, Topmedia - Sejak diterbitkannya surat keterang (SK) rencana pemberlakuan tarif integrasi antara tol Serang-Panimbang Seksi 1 dengan tol Tangerang-Merak beberapa waktu lalu. Rencana pemberlakuan tarif tol integrasi mulai menuai pro dan kontra, ada yang menilai harganya cukup mahal. Namun, ada pula yang beranggapan wajar dalam...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    CILEGON, TOPmedia – Guna mengantisipasi adanya bencana alam berupa Tsunami setinggi 8 meter yang sebelumnya di informasikan oleh BMKG Pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar apel siaga bersama TNI/Polri serta instansi-instansi terkait di Jalan Protokol Kota Cilegon, pada Jumat (3/12/2021). "Cilegon ini penuh dengan...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) dunia, Polda Banten mengadakan lomba orasi unjuk rasa piala Kapolri tahun 2021, di Mapolda Banten, Jumat(3/12/2021). Dalam lomba orasi inipun, dikuti peserta dari elemen Mahasiswa, buruh dan organisasi masyarakat (Ormas). Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    PANDEGLANG, TOPmedia - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membagikan bantuan UEP atau usaha ekonomi produktif kepada 43 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Kamis (2/12/2021). Dalam pembagian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Majasari tersebut Andika memastikan kualitas bantuan, mulai dari memeriksa...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Tarif Tol Integrasi Ruas Serang-Rangkasbitung dan Tol Tangerang-Merak direncanakan akan mulai diberlakukan Minggu (5/12/2021) pukul 00.00 WIB. Manager Bidang Pengembangan Sistem PT WSP Muhammad Albaqir mengatakan, dengan diberlakukannya Tarif Tol ini, maka pemberlakuan transaksi tanpa tarif di Ruas Serang-Rangkasbitung...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, KPU kabupaten kota akan mulai mendata para pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan (Suket). Demikian norma baru yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Empat pegawai Inspektorat Provinsi Banten mendapatkan sertifikasi profesi dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), tiga pegawai diantaranya mendapatkan Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) dan satu pegawai mendapat Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) dan Sertifikasi Qualified Government  Internal...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG, TOPmedia - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, berdasarkan data milik BNPB tahun 2020, Provinsi Banten memiliki ancaman bencana yang beragam, di antaranya tsunami dan gempa bumi karena berdekatan dengan sesar Sumatera dan jalur cincin api. Menurutnya, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Provinsi...

    Selengkapnya
  • Sub Judul

    SERANG,TOPmedia - Kejari Serang dan KPU Kota Serang  bermufakat untuk menyusun sebuah maskah MoU yang berkenaan dengan hukum guna mengawal pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 mendatang. MoU itu akan segera disahkan sebelum tahapan pemilu dimulai. Demikian hasil koordinasi KPU Kota Serang saat berkunjung ke Kejari Serang, Selasa 30 November...

    Selengkapnya