Desain gambar rencana pembangunan gedung sport center di Banten. (foto:Net)
Desain gambar rencana pembangunan gedung sport center di Banten. (foto:Net)

Rp 430 Miliar Dana PEN Dipakai Pembangunan Sport Center, Akademisi: Memaksakan Kehendak

TOPmedia - Kebijakan Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp430 miliar untuk pembangunan sport center dari anggaran dana pinjaman PT.SMI untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai Akademisi Untirta Iksan Ahmad memaksakan kehendak dan patut dicurigai.

Baca Juga

Dijelaskan Iksan, dalam pasal 4 Peraturan Manteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, pada huruf (b) disebutkan pemerintah daerah wajib memiliki program atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN.

"Dalam perspektif PMK, jelas ada dugaan kuat bahwa pekerjaan pembangunan sport center tersebut dibuat seolah-olah bagian dari program PEN, dengan menambahkan dan memaksakan nomenklatur tersebut dengan pola padat karya," katanya dalam rilis yang dikirim ke TOPmedia, Senin (28/9/2020).

Ia menyebutkan, semestinya Pemprov Banten hati-hati dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat banyak. Kebijakan itu jangan sampai menimbulkan potensi maladministrasi sebagai salah satu mata rantai munculnya potensi korupsi.

"Jika hal ini terjadi maka betapa zalimnya Pemprov Banten, karena melakukan kebohongan publik tentang padat karya program sport center dan tetap membebani masyarakat untuk membayar hutang dari pinjaman tersebut," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan statmen Sekda Banten Al Muktabar yang menyebutkan pembangunan sport center adalah bagian dari program pemulihan ekonomi masyarakat dan akan merekrut tenaga kerja sebanyak 7.500 orang.

Padahal, PT. PP sebagai pelaksana pekerjaan sport center, diduga hanya mempekerjakan 170 tenaga kerja yang berasal dari 5 perusahaan SubKon. Terlebih, pinjaman tersebut pengembaliannya dibebankan kepada masyarakat selama 10 tahun kedepan. Hal ini jelas merugikan masyarakat Banten yang sangat membutuhkan sokongan pemerintah untuk survival akibat pandemik Covid-19.

"Sekda Banten, mudah-mudahan dapat menjelaskan hal ini kembali, jangan sampai pola padat karya yang di gembor-gomborkan hanya untuk memuluskan pinjaman ke PT. SMI dalam kerangka mengejar target RPJMD, yakni membangun kawasan strategis Provinsi Banten," terangnya. (Ben/Red)

berita terkait

Komentar