Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy menggelar halal bihalal bersama ASN di lingkungan Pemprov Banten. (ARTP)
Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy menggelar halal bihalal bersama ASN di lingkungan Pemprov Banten. (ARTP)

Ratusan PNS Banten Bolos Kerja Usai Libur, WH Bakal Beri Sanksi Hanguskan Tukin

SERANG, TOPmedia - Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy menggelar halal bihalal pada hari pertama masuk kerja usai Hari Raya Idul Fitri, Senin (10/06/2019). Sejumlah pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten memanfaatkan moment ini  untuk bersalam-salaman di lapangan Setda Pemprov Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

“Setelah melaksanakan libur Idul Fitri selama 10 hari, ASN Provinsi Banten harus kembali untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing,” kata WH, di lapangan Apel Setda Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

WH juga mengajak seluruh ASN di hari pertama kerja ini untuk langsung bekerja dan tidak bermalas-malasan. Ia juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat mencatat seluruh ASN yang belum hadir pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran.

“Kita harus kembali kepada kesadaran kita sebagai pegawai, kembali kepada semangat baru karena setelah kita menjalani bulan ramadan yang bisa melahirkan semangat disiplin dan meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT maupun ketaatan sebagai ASN,” ujar WH.

WH juga mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD untuk mengawasi bawahanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik itu dalam menjalankan program kegiatan maupun kedisiplin.

“Kita akan beri sanksi. Akan hanguskan tujangan kinerjanya (Tukin), mulai dari Kadis, Kabid maupun Kasubbid, karena mereka bertanggung jawab terhadap staf yang tidak mengikuti apel,” tegasnya

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan absensi online, tercatat dari 3660 wajib apel, sebanyak 219 pegawai tidak masuk tanpa berita (TMTB), 90 orang dinas luar, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, dalam pendidikan 9 orang, 3 orang dalam Diklat dan 1 orang dilaporkan sakit. Pegawai yang dalam dinas luar tersebut rata-rata berasal dari OPD bidang pelayanan seperti pengatur lalu lintas dan pelayanan berjalan lainnya.

"Yang tanpa keterangan ini kita identifikasi dan akan kita panggil untuk dimintai keterangan bersama-sama dengan Inspektorat. Sanksinya disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, karena nanti diakumulasi dengan ketidakhadiran pada apel-apel sebelumnya," ujar Komarudin. (Humas/Red)

berita terkait

Komentar