Nelayan Bojonegara demo tolak Reklamasi yang dilakukan PT Wilmar di kawasan perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (13/10/2019). (Foto: TOPmedia)
Nelayan Bojonegara demo tolak Reklamasi yang dilakukan PT Wilmar di kawasan perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (13/10/2019). (Foto: TOPmedia)

Ratusan Nelayan Bojonegara Demo di Tengah Laut Tolak Reklamasi PT. Wilmar

SERANG, TOPmedia - Ratusan nelayan Bojonegara melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kegiatan Reklamasi perluasan Jetty yang dilakukan PT Wilmar di kawasan perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (13/10/2019).

Dari pantauan di lokasi, ratusan nelayan dengan menumpangi puluhan perahu ini mulai bergerak menuju lokasi reklamsi, untuk kemudian bergantian menyampaikan orasinya. Bahkan, ratusan nelayan juga menyuarakan untuk mengusir dua unit kapal penyedot lumpur yang berada di tempat tersebut.

Penolakan ini dilakukan ratusan nelayan lantaran reklamasi yang sedang dilakukan tersebut, dianggap bisa merusak ekosistem laut, dan mengancam mata pencaharian warga yang bekerja sebagai nelayan. "Ini harus dihentikan karena ini mengancam mata pencaharian nelayan dan juga merusak ekosistem laut ditempat kita," ujar Sarkani salah seorang Koordinator Aksi.

Meskipun selama menjalankan aksi, pihak PT Wilmar sendiri belum menemui nelayan perihal penyelesaian masalah tersebut. "Yang sekarang tidak ada sama sekali, itikad baiknya tidak ada dari Wilmar ini," katanya.

Menurut Sarkani, investasi PT Wilmar untuk proyek reklamasi perluasan jetty ini mencapai Rp 130 Triliun dengan panjang 2,5 Kilometer dari dari darat ke laut. "Investasinya Rp 130 triliun, dengan panjang 2,5 km ke laut, kalau lebarnya saya belum tahu. Dan sangat mengancam ekosistem laut yang selama ini menjadi tempat nelayan mencari ikan," jelasnya.

Nelayan juga mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, hingga tuntutan mereka dikabulkan untuk menghentikan kegiatan reklamasi ditempat ini. Selain itu juga, pihaknya mengaku akan melayangkan surat penolakan tersebut hingga ke pejabat otoritas provinsi maupun pemerintah daerah. (Ik/Red)

berita terkait

Komentar