Hudaya Latuconsina (Kepala Bappeda Prov.Banten)
Hudaya Latuconsina (Kepala Bappeda Prov.Banten)

Rano Perintahkan 27 SKPD Banten Validasi Kemiskinan

SERANG,(TOPmedia) - Pemerintah Provinsi Banten melibatkan 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pendataan terhadap berbagai permasalahan dalam penanganan kemiskinan di wilayah Banten pada 2017 yang difokuskan terhadap 27 desa dan kelurahan kantong kemiskinan.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya mengatakan, Gubernur Banten, Rano Karno telah menugaskan 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan validasi di masing-masing desa dan kelurahan yang termasuk zona merah kemiskinan atau kantong kemiskinan, tehadap kondisi desa dan kelurahan miskin serta solusi atas berbagai persoalan tersebut.
 
"Satu SKPD melakukan validasi masing-masing satu desa atau kelurahan. Kemudian, nantinya masing-masing SKPD itu melakukan sinkronisasi untuk menyusun rencana aksi penanganan kemiskinan di Banten," kata Hudaya di Serang, Sabtu (16/7).
 
Ia mengatakan, validasi akan dimulai pada Oktober sampai Desember 2016, untuk selanjutnya melakukan sinkronisasi dan rencana aksi. Selanjutnya aksi konkret dlama penanganan persoalan kemiskinan tersebut dimulai 2017.
"Jadi langkah pasti dari rencana aksi itu dimulai 2017. Sehingga tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran dalam menjalankan program dari rencana aksi itu. Tentunya nanti kordinasi dengan kabupaten/kota" ujar Hudaya.
 
Apalagi, kata dia, dalam konteks makro, dengan adanya 12 proyek strategis nasional harus memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu perlu terus dilakukan pendampingan dan menyusun rencana aksi strategis dalam penanganan kemiskinan melalui tim kordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten.
 
Diantara SKPD yang terlibat dalam proses validasi tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bina Marga dan Tata Ruang, Koperasi dan UMKM, BPPMD serta sejumlah SKPD terkait lainnya."Persoalan yang sangat krusial di kantong-kantong kemiskinan itu terutama soal kesehatan, sanitasi lingkungan dan juga pendidikan," katanya.
 
Menurut Hudaya yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Banten, sebanyak 27 desa/kelurahan yang termasuk zona merah untuk penanganan kemiskinan merupakan data yang disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi.
 
"Ada 16 indikator status kesejahteraan zona merah atau kantong kemiskinan yang telah dilakukan pendataan oleh pusat," kata Hudaya. Menurut dia, 27 desa dan keluharan masuk zona merah tersebut menyebar didelapan kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak di ibu kota provinsi Banten yakni di Kota Serang.
 
Daerah zona merah tersebut saat ini masuk dalam peta prioritas penanganan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah tersebut yakni paling banyak di Kota Serang tersebar di ada enam kelurahan Kelurahan Banten, Warung Jaud, Bendung, Sawah Luhur dan Unyur, semuanya berada di Kecamatan Kasemen.
 
Kemudian di Kota Cilegon terdapat empat titik yakni, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak, Banjar Negara Kecamatan Ciwandan, Deringo Kecamatan Citangkil dan Karang Asem Kecamatan Cibeber. Di Kota Tangerang ada dua titik yakni, Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari dan Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang. Sementara di Kota Tangerang Selatan ada lima titik empat di Kecamatan Pamulang yakni Kelurahan Kedaung, Pondok Benda, Pondok Cabe Ilir. Kemudian di Kecamatan Pamulang Barat dan satu lagi di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat.
 
Selanjutnya di Kabupaten Serang ada empat titik yakni di Desa Batu Kuwung dan Citasuk di Kecamatan Padarincang, Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka, dan Desa Sukasari di Kecamatan Tunjung Teja. Di Kabupaten Tangerang ada di tiga desa yakni, Kiara Payung Kecamatan Pakuhaji, Pengarengan Kecamatan Rajeg dan Panglakan Kecamatan Tunjung Teja. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak masing-masing hanya satu, yakni Desa Tanjungan Kecamatan Cikeusik dan Desa Margalulu Kecamatan Sajira.(Ant/Red)

berita terkait

Komentar