Koordinator LSM hak asasi manusia KontraS, Haris Azhar. (Foto: Net)
Koordinator LSM hak asasi manusia KontraS, Haris Azhar. (Foto: Net)

Polri Desak Haris Buktikan Kebenaran Pernyataannya Soal Freddy Budiman

JAKARTA, TOPmedia – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Markas Besar (Mabes) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, Koordinator LSM hak asasi manusia KontraS, Haris Azhar, harus membuktikan tulisannya terkait kisah Freddy Budiman yang mengatakan adanya dugaan keterlibatan polisi, anggota BNN, petugas lapas, dan TNI dalam penyelundupan narkotika.

"Pak Haris juga berpeluang untuk membuktikan melalui proses hukum, bahwa perkataannya benar. Kita juga komitmen untuk apa yang disebarluaskan itu konten-kontennya mengandung kebenaran maka tuduhan persangkaan pencemaran nama baik itu nanti bisa gugur," ujar Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Namun, jika Haris tidak bisa membuktikan kebenaran tulisan yang mengandung pencemaran nama baik di media sosial, Haris bisa dijerat hukuman pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Sebaliknya juga apabila penyebarluasan itu tidak kuat nilai- nilai kebenaran dalam konten-konten informasi, itu bisa berdampak hukum kepada warga negara," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka kepada siapapun terkait penyebaran informasi yang tidak didasarkan pada fakta. Kata Boy, pihaknya terus melakukan proses penanganan perkara yang diawali proses penyelidikan, pemunculan bahan keterangan dan peningkatan status menjadi penyidikan.

"Dan pada saat peningkatan status menjadi penyidikan itu siapa yang melakukan penyebarluasan, karena ini berkaitan dengan internet, berkaitan dengan penyidikan digital forensic. Jadi cyber kita memerlukan waktu tetapi itu adalah langkah-langkah hukum, yang menurut hemat kami lebih elegan baik untuk pak Haris, baik untuk kita," ungkapnya.

Sebelumnya. Pihak BNN, TNI dan Polri telah melaporkan Haris Azhar terkait dugaan pencamaran nama baik yang melanggar Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tranaksi dan Elektronik, pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial. (Landy/red)

berita terkait

Komentar