Iksan Ahmad, Pengamat Kebijakan Pemerintah
Iksan Ahmad, Pengamat Kebijakan Pemerintah

Pinjaman Pemprov Banten Ke PT.SMI Batal, Iksan Ahmad: Sekda Patut Disalahkan

BANTEN,TOPmedia – Sebagai Ketua TAPD yang juga katanya ‘orang pusat’, Sekda Banten Al Muktabar, harusnya bisa memberikan paparan kepada Gubernur Banten terkait adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/PMK.07/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020 lalu.

Baca Juga

"Yang membuat saya tidak habis pikir adalah, pada permasalahan pinjaman dari PT SMI tahap 2. Kok Sekda Banten sebagai Ketua TAPD yang katanya orang pusat, dan dengan dengan pusat dekat, tapi kok sampai terlewatkan satu peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 179/PMK.07/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2020," jelas Ikhsan Ahmad dalam release yang diterima TOPmedia.co.id, Rabu (07/04/2021).

Karena terlewatnya PMK tadi itu, akhirnya membuat pusing Gubernur Banten dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Karena sebelumnya dana pinjaman sudah masuk dalam struktur APBD 2021.

"Saya menduga, Sekda tidak mengkaji terkait pinjaman ke PT SMI dan tidak menyampaikan secara detail ke Gubernur. Akibatnya pada peminjaman tahap 2, Gubernur menolak karena harus ada bunga 6% dari nilai pinjaman. Batalnya Pinjaman ini jelas akan berdampak signifikan juga kepada unsur eksternal di Provinsi Banten. Misalkan pengusaha," paparnya.

Sehingga menurut Iksan, penyebab batalnya pinjaman ke PT. SMI patut dicurigai penyebabnya adalah Sekda Banten Al Muktabar.

"Saya melihat Sekda Provinsi Banten tidak dapat membantu Gubernur Banten. Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Banten terkait batanya peminjaman dana ke PT SMI jelas merupakan kebijakan blunder," ungkap Ikhsan.

Bisa dilihat, kata Iksan, akibat gagalnya tugas Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD inilah, papar Ikhsan Ahmad, menyebabkan cederanya hubungan Pemprov Banten dengan Pemkab dan Pemkot serta rusaknya kepercayaan pengusaha kepada Pemprov Banten.

Selain itu hilangnya kepercayaan publik terhadap upaya nyata Pemprov Banten dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Ikhsan Ahmad juga mengaku mendapatkan informasi bahwa Sekda Provinsi Banten diduga sering offside dalam menjabarkan perintah dari Gubernur Banten, sehingga antara maksud Gubernur Banten dengan bahasa Sekda ke OPD sering berbeda. (Ben/Red)

berita terkait

Komentar