Perlukah Perpanjangan PSBB di Provinsi Banten ? Begini Kata Satgas Covid-19 & DPRD

SERANG, TOPmedia  - Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan penularan  virus covid-19. Salah satunya melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Berbagai spekulasi muncul atas perpanjangan PSBB yang menuai pro dan kontra. ada yang mendukung namun ada juga yang meminta agar PSBB di Provinsi Banten tidak lagi diperpanjang.

Juru bicara (jubir) Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, berdasarkan kajian Tim Pakar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terdiri dari pakar medis, pakar teknologi kesehatan, pakar kesehatan masyarakat dan pakar hukum kesehatan menilai penerapan PSBB di Banten manjadi tolok ukur tanah jawara itu keluar dari 10 besar.

"Saat ini Banten bertahan di posisi 13 dan 14. Di sisi lain, Banten daerah berpotensi tinggi, karena dekat episentrum (DKI Jakarta)," kata Ati, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut Ati mengakui, temuan kasus konfirmasi atau kasus positif Covid-19 di Banten masih fluktuatif. Oleh karena itu, untuk mempercepat memutus rantai penyebarannya. Maka perlu untuk dberlakukannya perpanjangan PSBB di seluruh wilayah di Banten.

"PSBB ini bertujuan agar seluruh wilayah bisa jadi zona oranye atau bahkan bisa menjadi zona hijau. Kalau secara kasat mata seolah tidak bermanfaat. Tapi dari hasil penelitian dengan PSBB dilakukan secara terus-menerus tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang sebelumnya di bawah 50 persen, sekarang sudah 70 persen lebih. Kami juga bergarap dengan adaptasi kebiasaan baru tingkat kepatuhan protokol kesehatan di atas 90 persen," jelasnya.

Kedekatan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19 menjadi salah satu alasan diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di delapan kabupaten/kota, dan itu telah berhasil membawa Provinsi Banten keluar dari 10 besar penyebaran virua covid-19.

Saat ini, Gubernur Banten, Wahidin Halim juga telah memperpanjang masa PSBB selama satu bulan dari 21 Oktober hingga 19 November 2020 yangbakan datang.

Masih kata Ati, seiring perkembangan, PSBB harus ditindaklanjuti melalui edukasi dan sosialisasi.  Ahkan, ia mengaku, Pemprov Banten saat ini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) penaganan Covid-19.

"Manfaat PSBB sangat besar. Dan PSBB yang kita lakukan bukan lockdown tapi masih bisa bergerak. Seperti melakukan pemulihan ekonomi yang harus diimbangi  dalam memperketat protokol kesehatan," ujar Ati.

Diberitakan sebumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi berharap Gubernur Banten Wahidin Halim tidak perlu kembali memperpanjang PSBB di Ibu Kota Provinsi Banten itu.

Hal tersebut melihat dari kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19, yang penting, kata dia, masyarakat sadar pentingnya kebersihan dan kesehatan.

"Ga perlulah (diperpanjang) yang penting protokol kesehatannya. Mudah - mudahan Gubernur tidak memperpanjang karena yang pertama dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatannya dalam rangka sadar diri agar lebih menjaga kebersihan protokol kesehatan dan lain - lain," katanya kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (21/10/2020).

Budi menjelaskan, tidak perlunya PSBB diperpanjang karena PSBB seolah membuat opini masyarakat terhadap PSBB itu sendiri serem. Diluar negeri, menurut Budi, juga tidak ada PSBB, bahkan kata dia, pake masker juga tidak ada karena sadar diri ketika terjangkit covid-19 langsung berdiam diri di rumah.

"Karena yang pertama adalah kembali ke imun tubuh individu, PSBB seolah -olah masyarakat opininya serem makanya saya berharap kembali ke masyarakatnya, kalau di Swediya itu pake masker juga gak ada, dia karena sadar diri kalau kena dia diem lalu menjaga kebersihan. Tidak ada PSBB diluar negeri, tapi dia meningkatkan imunnya, kalau ditakut - takutin terus turun imunnya,"tandasnya.(Den/Red)

berita terkait

Komentar