Ilustrasi.*
Ilustrasi.*

Pemprov Banten Dinilai Tak Adil, Pemkot Serang Minta Kebijakan Retribusi Diubah

SERANG, TOPmedia - Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai tidak adil, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Dikarenakan, selama ini bagi hasil pajak PKB dan BBNKB sebesar 70 persen dikantongi oleh Provinsi Banten. Sedangkan, Pemkot Serang hanya mendapatkan 30 persen. Padahal, Pemkot Serang selalu dibebani oleh pembiayaan pemeliharaan jalan dan rehab lalu lintas.

"Sepengetahuan saya, PKB maupun BBNKB pembagiannya 70 persen provinsi dan 30 persen untuk Kabupaten maupun Kota. Itupun kita hanya menerima saja, karena sepenuhnya wewenang Provinsi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Wachyu Budhi Kristiawan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu (21/9/2019).

Menurut Wahyu, seharusnya Pemkot Serang menerima hasil PKB maupun BBNKB jauh lebih besar dari Provinsi, agar Pemerintah setempat tidak dibatasi ruang geraknya untuk mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas basis penerimaan yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Lanjut Wachyu, dengan begitu tidak ada pembatasan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluarannya. Khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Maka itu, dikatakan Wahyu, perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah.

"Saya malah berpikir lebih jauh lagi. Harusnya kebijakan desentralisasi fiskal di negara ini harus sudah diubah, bukan hanya soal PKB maupun BBNKB saja. Intinya, model desentralisasi fiskal kita harus diubah, termasuk dalam mengubah formulasi dana transfer dan revenue assignment dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Supaya dapat meningkatkan Pajak Daerah maupun Retribusi," tutupnya. (TM3/Red)

berita terkait

Komentar