Wali Kota Cilegon Edi Ariadi
Wali Kota Cilegon Edi Ariadi

Pemindahtanganan Lahan PT Krakatau Steel Pemkot Cilegon Miliki Waktu 6 Bulan

CILEGON, TOPmedia – Setelah bertahun-tahun mengupayakan lahan yang dimiliki PT. Krakatau Steel (KS), akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dapat melakukan kesepakatan bersama dengan PT. KS tentang rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang dimiliki PT. KS kepada Pemkot Cilegon.

Hal tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (27/11/2020).

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk Pemerintah Kota Cilegon, karena sudah lama Pemerintah Daerah ingin selesaikan, terutama lahan yang di diami oleh Pemerintah Kota Cilegon, kami patut syukuri keberhasilan ini, semoga setelah MoU ini proses kedepannya bisa mendapatkan kealcaran," Ungkap Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi usai menandatangani kesepakatan bersama dengan rasa syukur atas keberhasilan Pemkot untuk rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan lahan PT. KS tersebut.

Edi juga menjelaskan, hal tersebut melalui proses yang cukup panjang sehingga sampai di tahapan rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan lahan PT. KS.

"Negosiasi yang cukup lama, akhirnya ada kesepakatan kesamaan pendapat, mudah mudahan dari MoU ini mengenai aset yang kami diami dalam artian KS siap untuk melepaskan itu ke Pemkot Cilegon," tuturnya.

Selain itu, Edi juga menjabarkan beberapa lahan PT. KS yang digunakan saat ini oleh Pemkot Cilegon.

"Ada beberapa lahan KS yang digunakan oleh Pemkot Cilegon saat ini, selain Kantor Wali Kota Cilegon, juga ada Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Gedung DPRD Kota Cilegon, juga ada beberapa lahan KS yang dimanfaatkan oleh kami untuk kepentingan Kepemerintahan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, Pemerintah Kota Cilegon memiliki waktu enam bulan setelah MoU tersebut. Tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilakukan Pemkot Cilegon selama enam bulan.

"Tahapan yang kami lakukan sama seperti tanah Alun-alun Kota Cilegon, Surat sudah kita siapkan untuk asistensi ke Kejagung, juga ke BPKP, Penilaian Aktiva tetap, membuat berita acara bentuk ganti kerugian, membuat berita acara pelepasan hak dan yang terakhir membuat berita acara pembayaran," jelasnya.

Menurut Edi, dengan adanya  penghapusbukuan dan pemindahtanganan ini akan dapat mengoptimalkan pelayanan publik.

"Dengan adanya kepastian, terhadap kepemilikan aset Pusat Pemerintah Kota Cilegon, nantinya akan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, kami berharap nantinya Kota Cilegon akan aman, damai dan bisa mensejahterakan masyarakat," harapnya.(Firasat/Red) 

berita terkait

Komentar