Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti

Pemindahan RKUD Yang Spesial

Oleh: Rina Dewiyanti                                                                      

Kepala BPKAD Provinsi Banten

 

TOPmedia - Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan peristiwa yang biasa dan sering dilakukan oleh seorang Kepala Daerah jika Bank umum selaku pemegang RKUD lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Seandainya penyimpanan RKUD berada di Bank yang lain (bukan pada Bank Banten), kemudian dilakukan pemindahan, mungkin tidak akan menjadi persoalan yang berpolemik, maka dari itu pemindahan RKUD di Provinsi Banten dari Bank Banten adalah pemindahan RKUD yang spesial.

Ada permasalahan yang sangat pelik yang dihadapi Gubernur Banten selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan selaku pemegang saham pengendali terakhir pada Bank Banten.

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah harus tetap menjaga ketersediaan kas daerah sehingga memastikan tidak menghambat proses pembangunan dan harus mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

Sedangkan Gubernur selaku pemegang saham pengendali terakhir pada Bank Banten juga harus menjaga komitment untuk menjadikan Bank Banten memiliki kondisi yang sehat.

Ketika salah satunya bermasalah, maka keduanya saling berbenturan sehingga Gubernur dihadapkan pada 2 pilihan yang dilematis, yaitu memilih tetap mempertahankan RKUD di Bank Banten dalam kondisi likuiditas yang kritis, atau melakukan pemindahan RKUD pada Bank umum yang sehat demi menyelamatkan dana kas daerah, tetapi berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan Bank Banten.

Apabila hanya melihat dari perspektif perbankan, tanpa memperhatikan perspektif keuangan daerah, banyak yang beranggapan bahwa kondisi buruknya Bank Banten akhir-akhir ini disebabkan oleh pengalihan RKUD, seakan-akan pemerintah provinsi mengesampingkan tujuan menyehatkan Bank Banten. Namun jika melihat dengan memperhatikan perspektif keuangan daerah, maka sudut pandangnya akan berbeda.

Dalam perspektif keuangan daerah RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

Bank pemegang RKUD harus senantiasa menjaga likuiditas  dan memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Oleh karena itu BUD diwajibkan untuk menempatkan kas daerah pada  Bank umum yang sehat. Penunjukan Bank umum yang sehat ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan cukup diberitahukan kepada DPRD, artinya tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD.

Lalu bagaimana sebenarnya kondisi Bank Banten?

Berdasarkan surat dari OJK, tanggal 15 Nopember 2019, hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Banten posisi 30 Juni 2019, adalah tergolong peringkat komposit 3 (cukup sehat).

Namun demikian keadaan ini kian memburuk dan mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar, hal ini tercermin dalam laporan keuangan Bank Banten pada posisi laporan tanggal 21 April 2020 dimana diketahui Rasio Likuiditas menjadi sangat mengkhawatirkan dan tidak efisien karena beban bunga lebih besar dari pada pendapatan bunga yang diperoleh. Hal ini memicu penarikan dana deposan oleh masyarakat.

Faktanya yaitu pada periode maret sampai dengan pertengahan april 2020 (sebelum terjadi pemindahan RKUD), telah terjadi penarikan deposito besar-besaran oleh masyarakat termasuk deposan inti hingga mencapai angka 1,7 trilyun rupiah.

Hal inilah yang menjadikan kondisi likuiditas Bank Banten semakin kritis.

Kapan pengalihan RKUD, dan kenapa RKUD harus dipindahkan?

Capt Foto: Keputusan Gubernur Banten nomor 580/Kep.144-Huk/2020,

Pengalihan RKUD dari Bank Banten kepada Bank BJB dilakukan oleh Gubernur pada tanggal 22 April 2020 pada saat Bank Banten sudah tidak dapat menyalurkan dana yang diajukan BUD karena telahmengalami kondisi likuiditas kritis, dengan demikian menghapus anggapan bahwa terpuruknya Bank Banten disebabkan oleh pengalihan RKUD, justru sebaliknya, penyebab dari RKUD dialihkan karena Bank Banten terlebih dahulu mengalami kesulitan likuiditas yang kritis.

Kejadian memindahkan RKUD ini bukan tidak beralasan, tetapi didasarkan fakta bahwa Bank Banten terlambat menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota untuk bulan Januari 2020sebesar Rp.190 milyar lebih, kemudian Bank Banten tidak dapat memenuhi perintah BUD untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp.181,61 milyar lebih hingga saat ini.

Selain itu ditengah gencarnya penanganan covid-19 Bank Banten juga tidak dapat memenuhi tagihan pihak ketiga, salah satunya untuk pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp. 11,21 milyar lebih.

Dengan memperhatikan fakta seperti tersebut di atas, maka Gubernur mengambil langkah cepat dan tepat dalam upaya menyelamatkan dana kas daerah sekaligus melakukan upaya penyelamatan Bank Banten.

Keputusan memindahkan dana RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB menjadi pilihan buruk dari yang terburuk dalam rangka menjalankan perintah perundang-undangan, sebab jika tidak dilakukan, maka potensi kehilangan dana kas daerah yang akan tertahan di Bank Banten akan semakin besar.

Lalu kenapa pemprov berencana melakukan pinjaman?

Caption foto: Surat Pemberitahuan Rencana Pinjaman Uang Pemprov Banten ke BJB yang beredar.Surat tersebut ditujukan ke DPRD Banten. (foto:Istimewa,Red)

Ketika dana kas daerah sebesar Rp. 1,9 trilyun tertahan di Bank Banten, dan sumber Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah yang selama ini menjadi andalan penerimaan daerah menurun drastis lebih dari 50%, serta perlunya pendanaan segera untuk penanganan covid-19, maka pemerintah provinsi harus berupaya mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menutupi defisit cash flow yang disebabkan oleh tertahannya kas daerah oleh Bank Banten, agar rencana pelaksanaan pembangunan bisa tetap berjalan.

Salah satu alternatif untuk menutup defisit cash flow tersebut dengan cara melakukan pinjaman daerah jangka pendek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pinjaman Daerah hingga saat ini sama sekali belum direalisasikan, karena pemprov harus mengkalkulasi dengan baikserta menempuh prinsip dan prosedur pinjaman daerah yang sesuai dengan aturan, sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi dan menekan kerugian se maksimal mungkin.

Ada yang beranggapan pemprov tidak rasional melakukan pinjaman karena masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.900 milyar lebih. Hal ini dapat dijelaskan bahwa SILPA tersebut telah digunakan pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 655 milyar dan sisanya sebesar Rp.245 milyar lebih sudah digunakan pada saat realokasi dan refocusing 3 untuk penanganan covid-19.

Langkah apa yang telah dilakukan Pemprov dalam rangka penyehatan Bank Banten ?

Langkah konkrit yang telah dilakukan adalah melakukan usulan penggabungan kerjasama bisnis antara Bank Banten dan Bank BJB dengan skema merger yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan Letter of Intent antara Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

Nota Kesepahaman antara PT. Banten Global Development dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah ditandatangani, dan saat ini proses persiapan due diligence (uji kelayakan) terhadap Bank Banten sedang dilakukan oleh Bank BJB dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Memperhatikan pemberitaan yang simpang siur atas kemelut pemindahan RKUDyang dilakukan pemprov Banten, dikhawatirkan dapat menghambat jalannya upaya penyehatan Bank Banten. Dengan memberikan gambaran dan informasi berdasarkan data dan fakta yang sesungguhnya terjadi, mudah-mudahan akan berdampak positif sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

berita terkait

Komentar