Menko Polhukam, Luhut Binasar Pandjaitan saat diwawancara wartawan.(foto:net)
Menko Polhukam, Luhut Binasar Pandjaitan saat diwawancara wartawan.(foto:net)

Pemerintah Usulkan Koruptor Tidak Dipenjara, Alasannya Penjara Penuh

JAKARTA,TOPmedia - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binasar Pandjaitan mangatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji sebuah kebijakan untuk tidak memenjarakan pelaku korupsi, melainkan hanya akan diberi sanksi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diambilnya.

Menanggapi wacana yang tengah dikaji itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif angkat bicara dan menyatakan tidak setuju. Menurutnya, selain mengurangi efek jera, wacana tersebut akan mengaburkan batas pidana dan perdata.

"Disamping itu efek jeranya akan berkurang jika hanya pengembalian kerugian negara, juga akan mengaburkan batas pidana dan perdata," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (26/7/2016). Syarif menambahkan , jika nanti kebijakan yang bakal dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini menjadi kebijakan nasional, pemerintah Indonesia akan aneh sendiri dibanding kebijakan negara lain dalam memberantas korupsi.

"Dimana-mana di dunia ini semua hukuman korupsi itu adalah penjara, denda, ganti rugi dan mengembalikan uang yang dikorupsi," tegas dia. Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, jika pemerintah berencana memiskinkan para koruptor dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika terdapat unsur pencucian uangnya. "Dan lagian, upaya memiskinkan kembali koruptor dapat dijangkau dengan UU TPPU jika ada unsur TPPU-nya," tutup dia.

Perlu diketahui, ketika memberikan kuliah umum di Universitas Sumatra Utara (USU), Luhut menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji sebuah kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi. “Kami sedang mengkaji ini sebab kalau (koruptor) dipenjara pun, tidak memberikan efek jera.

Selain itu, bangunan penjara sudah tidak mampu lagi menampung karena jumlah narapidana kian bertambah,” kata Luhut, Senin 25 Juli 2016.Tindakan korupsi itu nantinya hanya akan diberi sanksi untuk mengembalikan semua kerugian keuangan negara dan meletakkan jabat¬annya. Menurut Luhut, kini pemerintah telah membentuk tim pengkaji penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).(Landy/red)

berita terkait

Komentar