Ilustrasi webminar, Foto : Topmedia).
Ilustrasi webminar, Foto : Topmedia).

Pemerintah Pusat Hingga Daerah Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Publik Dimasa Pandemi

SERANG, TOPmedia -  Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA) melaksanakan event Webinar Nasional  dengan tema 'Inovasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi' yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (21/10/2021).

Hadir  dalam kegiatan tersebut Ketua IKA Untirta Asep Abdullah Busro menyampaikan Opening Speech,  Mendagri RI,  Prof. Drs. H.Tito Karnavian, P.hd sebagai Keynote Speaker yang diwakili  Dr.Suhajar Diantoro selaku Staff Ahli Mendagri bidang Pemerintahan, Dirjen Dukcapil Kemendagri,.Prof.Dr. Zudan Arief Fakrulloh, MH, Rektor Untirta Prof.Dr. Fatah Sulaiman, Walikota Cilegon Helldy Agustian, Gubernur Banten Wahidin Halim diwakili oleh Mahdani sepaku Kepala Bappeda Provinsi Banten, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang diwakili oleh Dr.Hendra selaku Kadinkes Kabupaten Tangerang dan Dr. E. Rahmat Jazuli selaku staff ahli Rektor Untirta bidang Hukum,  Surya Anom Dosen FH Untirta selaku Moderator dan Dwi Fitrianingsih sebagai MC.

Ketua IKA Untirta Asep Abdullah Busro mengatakan, webinar Nasional inovasi pelayanan publik pada masa pandemi bertujuan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya baik bagi masyarakat selaku penerima layanan publik maupun disisi lain bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada publik berbagai inovasi pelayanan publik dalam bentuk kebijakan, realisasi pencapaian kinerja dan berbagai terobosan program yang bermanfaat bagi masyarakat yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaganya.

Berbagai inovasi pelayanan publik disampaikan mulai dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pemprov Banten, Rektor Untirta, Walikota Cilegon dan Pemkab Tangerang.

Seperti Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menampilkan inovasi kemudahan dalam pengurusan KTP, KK, penerapan fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan mendemonstrasikan kecanggihan sistem deteksi QR Scanner yang mampu mengungkap identitas lengkap seseorang hanya cukup dengan melakukan scanning terhadap foto saja.

Disisi lain, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga menyampaikan sejumlah klarifikasi berkaitan dengan sejumlah polemik issue yang berkembang dikalangan masyarakat saat ini antara lain yaitu mengenai penerapan KTP sebagai Single Identity Number (SIN) dan penambahan fungsi KTP yang diintegrasikan sebagai NPWP dalam Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru disahkan, dengan poin klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa integrasi KTP menjadi NPWP tidak secara otomatis menjadikan penduduk tersebut menjadi Wajib Pajak tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu dan verifikasi terlebih dahulu, antara lain yaitu jika penduduk tersebut memiliki income yang telah memenuhi syarat untuk dipungut pajak oleh negara, sehingga dengan klarifikasi tersebut masyarakat tidak perlu resah lagi.

Selanjutnya dari pihak Untirta menyampaikan inovasi pelayanan publik dibidang pendidikan yang diterapkan di kampusnya, disusul dari Pemprov Banten yang menyampaikan capaian kinerja dan inovasi dalam bidang pelayanan publik dengan semakin memudahkan proses perizinan investasi amelalui online single submission dan SIPEKA, termasuk dari pihak Pemkot Cilegon dan Pemkab Tangerang yang menyampaikan berbagai inovasi pelayanan publiknya secara menyeluruh yang ada pada setiap OPD/SKPD meliputi bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, Infrastruktur serta Perindustrian dan perdagangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan telah berhasil memajukan daerahnya masing-masing.

"Dari pelaksanaan Webinar tersebut diperoleh fakta bahwa Pemerintah baik pusat, daerah dan lembaga-lembaga lainnya memiliki itikad baik dan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, hal tersebut terbukti meskipun disatu sisi terdapat kebijakan pemerintah melakukan pembatasan mobilitas dan interaksi yang bertujuan untuk menangani dan mengendalikan penyebaran virus pandemi Covid-19 namun pusat,  daerah dan lembaga pemerintah lainnya telah melakukan berbagai penyesuaian (adjustment) dan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat membantu masyarakat," kata Asep.

Atas kondisi itu semua,  sambung Asep, pihaknya akan melakukan program asistensi untuk ikut mensosialisasikan berbagai program kepada masyarakat baik yang program pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemendagri maupun yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah baik level Provinsi maupun kabupaten/kota.(Den/Red)

berita terkait

Komentar