Audiensi MPPKS dengan DPRD Kota Serang. (Foto: TOPmedia)
Audiensi MPPKS dengan DPRD Kota Serang. (Foto: TOPmedia)

Pasar Rau Semrawut, Pedagang Curhat ke DPRD Kota Serang

SERANG, TOPmedia - Persatuan Masyarakat Pedagang dan Pengembangan Kota Serang (PMPPKS), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Senin (16/12/2019).

Kedatangannya tersebut, dalam rangka mengadukan persoalan Pasar Induk Rau (PIR) yang masih belum tertata rapi dengan baik, kepada DPRD Kota Serang.

Salah satu perwakilan pedagang Pasar Rau, Safei Jasmin mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPRD Kota Serang untuk menyelesaikan persoalan terkait pedagang Pasar Rau. Ia meminta, Pasar Rau ditertibkan dengan baik, sesuai dengan perda dan Undang-undang.

"Kami mohon, baik perda dan UU dilaksanakan dengan baik, jangan sampai menyimpang. Pasar Rau tolong tertibkan, supaya pedagang bisa nyaman berjualan dan pengunjung merasa aman datang ke Pasar Rau. Bahkan tidak juga terlihat kumuh, mana yang harus dikelola serta mana tidak dikelola," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, dari Fraksi Nasdem, mengakui bahwa Pasar Induk Rau Kota Serang masih banyak yang harus ditata, mulai dari PKL sampai kebersihan dan kelayakan tempat berbelanja.

"Urusan Pasar Rau ini semua komisi terkait, apalagi yang mencuat tadi (dalam audiensi) fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk komersial. Informasi yang kita dapat ini seperti bangunan Pasar Rau dan pengelolaannya kemudian perawatannya juga kurang ya," jelasnya, kepada awak media di gedung aspirasi DPRD kota Serang.

Pada tanggal 2 Desember yang lalu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak pengelola Pasar Rau terkait dengan layak tidaknya bangunan pasar.

"Sampai kapan sih kelayakan bangunan? Sampai kapan, ya tentunya juga memang kita minta PT Pesona untuk melakukan melakukan tindakan agar layak," ungkapnya.

Roni menjelaskan, pertemuan hari ini dan pada 2 Desember kemarin dengan lintas komisi juga akan membuatkan surat yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti.

"Kami nanti setelah ini akan disposisi. Kita akan mengundang komisi baiknya bagaimana, kondisi sesuai dengan fungsi masing-masing atau langsung dengan kami," tandasnya. (TM3/Red)

berita terkait

Komentar