Foto ilustrasi.*
Foto ilustrasi.*

Manfaat Internet tidak Dimaksimalkan Pemerintah, Ini Memperihatinkan!

CATATAN REDAKSI, TOPmedia - Kecanggihan layanan internet belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indikasi tersebut terlihat dari lemahnya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang ada dilingkungan pemerintah daerah.

UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) nampaknya tidak menjadikan pemerintah daerah sadar, bahwa amanat undang-undang tersebut harusnya dapat diaplikasikan dengan baik.

Jangan hanya mampu berlindung dibawah satu point yakni pasal informasi yang dikecualikan, lantas keterbukaan informasi sama sekali tidak dilaksanakan dengan seharusnya.

Kami dari media online yang telah memaksimalkan fungsi internet seringkali merasa terganggu ketika ingin mengetahui pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan dinas A,B,C atau D misalnya. Karena dinas tersebut faktanya bermalas-malasan untuk memberikan informasi atau mengupdate informasinya di website mewah yang mereka miliki.

Di website BPK.go.id misalnya, kami sama sekali tidak menemukan adanya keterbukaan informasi yang menyangkut hal-hal yang sifatnya informasi publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk keuangan pemerintah daerah atau pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK. Sama sekali tidak ada kemudahaan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi publik tersebut.

Itulah yang kami maksud bahwa di era digitalisasi saat ini faktanya tidak diikuti oleh kemauan Pemda serta badan publik lainnya untuk memberikan kemudahaan pelayanan kepada masyarakat.

Apakah warga di pelosok Banten selatan misalnya, harus berbondong-bondong datang ke kantor Ibu Kota Provinsi Banten, mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Banten demi mendapatkan soft copy LHP BPK tersebut dengan biaya dan waktu yang harus mereka korbankan.

Padahal bagi warga di banten selatan sana, sudah sangat mudah untuk mengakses internet sehingga mereka bisa download data tersebut. Warnet dimana-mana, begitupun dengan layanan jaringan internet yang diberikan oleh provider seluler di Indonesia sudah 3G, bahkan 4G untuk wilayah perkotaan.

Sehingga pertanyaan besarnya bagi kami adalah, apa yang menjadi alasan ketika lembaga-lembaga publik tersebut tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses hal-hal yang sifatnya informasi untuk umum?

Kami juga tidak menemukan kemudahan saat berselancar di internet bagaimana program-program sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota khususnya di Banten. Ini jelas sangat memprihatinkan.

Begitupun di website KPU-Bantenprov.go.id, masih kami sayangkan, padahal tentu saja pemerintah mengalokasikan anggaran untuk hal-hal tersebut. Untuk tahapan Pilgub 2017 saja tidak ada sama sekali informasi yang disampaikan, rubrik E-PPID hanya dipadati oleh peraturan-peraturan KPU.

Dari catatan ini kami ingin mendorong bahwa sudah saatnya semua SKPD dan lembaga publik untuk memaksimalkan layanan internet, sehingga Smart Government dapat terwujud.

Maka pemerintah berkewajiban untuk mengupgrade kemampuan masyarakat untuk melek internet serta menyediakan layanan-layanan internet untuk menunjang kebutuhan informasi. Ini era MEA, maka jangan sampai kebodohan dan kemiskinan masih terkesan sengaja diciptakan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyatakatnya sendiri.

Internet adalah fasilitas yang sangat baik untuk memudahkan pelayanan. Sistem online, jangan hanya menjadi basa-basi yang tak pernah kunjung direalisasikan dengan baik. (Redaksi)

berita terkait

Komentar