Puluhan mahasiswi yang tergabung dalam DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2020.
Puluhan mahasiswi yang tergabung dalam DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2020.

Mahasiswi Banten Minta Perda Perlindungan Anak dan Perempuan Ditegakkan

SERANG, TOPmedia - Puluhan mahasiswi yang tergabung dalam DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2020.
 
Koordinator aksi, Anisa Rahmawati mengatakan kampanye HAKTP dilakukan selama 16 hari di mulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2020.
 
Sedangkan hari ini, sambung Anisa, merupakan rangkaian aksi yang nantinya akan ada aksi lanjutan gabungan dari setiap DPK yang berada di GMNI cabang Serang.
 
"Skema aksi yang dilakukan hari ini yakni masa aksi diawali bersimpul didalam kampus di depan PKM A dan mulai bergerak pada titik aksi pukul 13.00 WIB. Di awali dengan mimbar bebas di isi oleh orasi politik," katanya kepada wartawan di depan Kampus Untirta Serang, Rabu (2/12/2020).
 
"Kemudian ada pembacaan puisi yang di tampilkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam DPK GMNI Untirta menyuarakan kampanyenya terkait isu - isu perempuan yang terjadi saat ini, dan tergerusnya ruang aman perempuan," sambung Anisa.
 
Selain itu, dikatakan Anisa, aksi ini juga dalam rangka menyadarkan perempuan Indonesia, hususnya di Banten sekaligus menggalang masa yang masif dan menuntut 6 poin.
 
Yaitu sahkan RUU PKS, cabut UU cipta kerja, awasi dan cegah KBGO, tegakkan perda nomor 9 tahun 2017 guna perlindungan anak dan perempuan di Banten, hapuskan KDRT di Banten, tingkatkan fungsi DP2KBP3A dan P2TP2A dalam penanggulangan dan penangangan kekerasan di Banten.
 
"Semakin terasa saat ini Indonesia tidak ramah terhadap perempuan dengan kekerasan sistematis adanya RUU Ombimbus Law, RUU PKS di cabut dari Prolegnas 2020," ucapnya.
 
Anisa melanjutkan, selain itu banyaknya angka pernikahan dini, serta angka kematian ibu menjadi sorotan penting bagi pemerintah untuk mengadangkan program unggulan terkait pendidikan seksual secara dini dan kesejalan reproduksi bagi perempuan guna menekan angka kematian ibu dan anak. 
 
"Perlu adanya regulasi dan kebijakan pro terhadap gender hari ini bagi perempuan. Maka dari itu DPK GMNI Untirta bersama - sama mengajak perempuan - perempuan Untirta, masyarakat Kota Serang beserta seluruh civitas akademika guna meyuarakan dan menegakkan keadilan bagi perempuan indonesia khususnya yang ada di Banten," tandasnya. (Adi/Red)

berita terkait

Komentar