DPRD Kota Serang menggelar rapat Paripurna pengesahan Panitia Khusus (Pansus) Aset.
DPRD Kota Serang menggelar rapat Paripurna pengesahan Panitia Khusus (Pansus) Aset.

Laksanakan Amanat Undang-undang, DPRD Kota Serang Sahkan Pansus Aset

SERANG, TOPmedia - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menggelar rapat Paripurna pengesahan Panitia Khusus (Pansus) Aset. Pansus aset ini, diharapkan mampu menyelesaikan sengketa aset milik Kota Serang yang saat ini masih dikuasai oleh Pemkab Serang sejak tahun 2007.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, Pansus aset tersebut akan bekerja selama 6 bulan dengan target agar pemkab Serang menyerahkan sisa aset sesuai amanat UU 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

“Selama 13 tahun sejak berdiri Kota Serang, proses penyelesaian penyerahan aset belum tuntas. Padahal, jika mengacu pada undang-undang, paling lama aset harus diselesaikan selama 5 tahun sejak berdirinya kota. Makanya secara aturan tata tertib yang sudah dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus), ya kita laksanakan hari ini pansusnya, supaya mereka (Pansus) segera melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi," ujarnya, ditemui usai paripurna, Kamis (13/2/2020).

Budi menjelaskan, jika pembentukan Pansus aset ini tidak lain untuk melaksanakan amanat UU 23 tahun 2007. Pansus juga akan bekerja sama dan konsultasi dengan Pemprov Banten, Ombudsman dan KPK, agar Pemkab mau menyerahkan sisa aset ke Pemkot Serang.

"Targetnya semua, masa mau main-main, kita buat inikan (Pansus) pakai uang Negara. Pansus ini berjalan melaksanakan undang undang, tentunya hasilnya harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Kota Serang nantinya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sangat mendukung pembentukan pansus aset oleh DPRD Kota Serang. Apalagi, menurutnya selama ini Pemkab Serang belum menunjukkan niat baik menyerahkan aset ke pemkot sebagaimana undang-undang pembentukan Kota Serang.

"Selama ini belum ada itikad baik, maka dibentuk pansus (aset)," kata Subadri

Lanjut Subadri, apapun rekomendasi pansus akan dijalankan oleh Pemkot Serang. Menurutnya, pembentukan pansus tersebut dianggap langkah maju terkait gonjang-ganjing aset antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang.

"Yang penting saya harap dibuatnya pansus ini membawa manfaat untuk kedua belah pihak, Pemkab Serang tidak melanggar undang-undang dan hak Pemkot Serang terpenuhi," ujarnya. (TM1/Red)

berita terkait

Komentar