Konferensi pers terkait temuan Kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Banten, di Posko Pemenangan Rano-Embay. (Foto: TOPmedia)
Konferensi pers terkait temuan Kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Banten, di Posko Pemenangan Rano-Embay. (Foto: TOPmedia)

Kuasa Hukum Rano-Embay Temukan 18 Pelanggaran "Diacuhkan" Bawaslu Banten

TANGERANG, TOPmedia - Tiga Partai Politik pengusung pasangan Rano - Embay,  yakni PDIP, Nasdem dan PPP melakukan konferensi pers terkait temuan Kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Banten, di Posko Pemenangan Rano-Embay, di Perumahan Modern Land, Kota Tangerang.

Ketua Tim Pemenangan Rano Embay, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya  banyak sekali menemukan pelanggaran bahkan diduga pelanggaran pidana pemilu sehingga mencedarai nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilgub di Banten. 

"Ada temuan sangat fatal, karena melanggar asas-asas demokrasi. Temuan surat suara keterangan palsu misalnya, pengerahan partisipasi masyarakat serta pihak penyelenggaran yang dinilai tidak independen dan profesional," ujar Ahmad Basarah, di Posko Pemenangan Rano-Embay, Rabu (22/2/2017).

Di tempat yang sama,Tim kuasa hukum Rano-Embay, Sierra Prayuna menambahkan, tim nya menemukan sekitar 18 jenis kecurangan yang termasuk dalam pelanggaran Pilkada. Semua jenis pelanggaran itu sudah disampaikan ke Bawaslu Kota Tangerang dan Bawaslu Banten.

"Ada 18 pelanggaran yang telah disampaikan ke Bawaslu Banten.  Dari 18 itu terdiri dari  temuan surat keterangan palsu, penggelembungan suara dari data pemilih yg menggunakan ktp atau KK. Juga ditemukan surat suara palsu, surat suara tambahan melebihi 2,5 persen. Ada juga temuan pembukaan kotak suara, juga ditemukan format C1 KWK palsu. Ada pengambilan sepuluh surat suara oleh petugas KPPS serta mobilisasi massa pemilih oleh salah satu kepala daerah," kataya.

Anehnya, menurut Sierra, meski sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun sampai hari ini tidak ada tindaklanjut dari pihak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan kecurangan tersebut.

"Dari berbagai pelanggaran yang ditemukan tersebut. Maka tidak ada alasan bagi kami agar Bawaslu segera memutuskan untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kota Tangerang," pungkas Sierra. (TM-1/Red)

berita terkait

Komentar