Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan bakal pasangan calon perseorangan di Aula KPU Banten. Sabtu (23/7/2016)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan bakal pasangan calon perseorangan di Aula KPU Banten. Sabtu (23/7/2016)

KPU Banten Gelar Rakor Terkait Bakal Calon Perseorangan

SERANG,TOPmedia - Menjelang tahapan penyerahan dukungan perseorangan yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 3-7 Agustus 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mulai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan bakal pasangan calon perseorangan.

Rakor tersebut menjelaskan mekanisme penyerahan dukungan, sekaligus memastikan persyaratan dukungan pasangan calon sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh KPU.

Acara yang berlangsung di Aula KPU Banten pada hari Sabtu (23/7/2016) dihadiri oleh dua bakal pasangan calon yakni KH. Tb. Sangadiah dan Subari Martadinata dan perwakilan dari LO Dimyati Natakusuma dan H. Yayan Sofyan, serta dihadiri perwakilan KPU kabupaten/kota dan Polda Banten.

“Tanggal 3 sampai dengan 12 Agustus 2016 akan melakukan verifikasi dukungan perseorangan, dan mulai tanggal 21 Agustus sampai 3 September 2016 akan melakukan verifikasi faktual oleh PPS,” jelas Ketua KPU Banten, Agus Supriyatna.

Ia menambahkan pihaknya juga sengaja mengundang masyarakat yang ingin mencalonkan, bagaimana mekanisme dan tata cara proses penyerahan itu. “Tanggal 3-7 Agustus 2016 adalah penyerahan dukungan perseorangan, dan tanggal 7 Agustus 2016 jam 4 sore batas akhir penyerahan,” tandas Agus menjelaskan.

Sementara Ketua Pokja Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Syaeful Bahri menjelaskan tahapan pengumuman penyerahan dukungan sudah dilakukaan sejak tanggal 20 Juli 2016, kegiatan ini adalah salah satu bentuk layanan kita kepada bakal pasangan calon, kita ingin memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan peraturan, ungkapnya.

“Undang-Undang No. 8 tahun 2015 dukungan terdiri dari KTP dan KK, Undang-Undang yang sekarang hanya KTP yang punya hak pilih, mohon pastikan jumlah dukungan sambil dicek masuk DPT atau tidak, dan daftar dukungan wajib dikelompokkan sesuai desa kelurahan, daftar dukungan B1 KWK Perseorangan kelompokkan perdesa/kelurahan, pendukung harus melampirkan foto copy kependudukan, KTP bisa, KK tidak, surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil diperbolehkan, selain itu B1 KWK dijilid per desa/Kelurahan,” jelas Syaeful.

Syaeful juga menegaskan bahwa dalam penyerahan dukungan bakal pasangan calon wajib membawa tiga hal yakni:

1. Daftar dukungan B1 KWK Perseorangan rangkap tiga, dan lampiran B1 KWK Perseorangan. Jika jumlah dukungan KTP kurang dari 601.805 langsung ditolak oleh KPU.
2. Daftar rekapitulasi B2 KWK Perseorangan. Kandidat harus memeriksa sebaran dukungannya.
3. Soft Copy Daftar dukungan dalam format excel. (Nd/red)

 

 

berita terkait

Komentar