Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Napza Dinas sosial Kota Serang, Heli Priyatna. (Foto: TOPmedia)
Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Napza Dinas sosial Kota Serang, Heli Priyatna. (Foto: TOPmedia)

Kota Serang Punya Kampung Pengemis, Pemkot Diminta Tegas Tegakan Perda Pekat

SERANG, TOPmedia - Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten dan Etalase pembangunan Provinsi Banten, ternyata kondisi sosial masyarakat Kota Serang masih belum mencerminkan masyarakat perkotaan yang identik dengan berkemajuan dan berperadaban.

 

Ironisnya, di salah satu Kampung yang ada di Kota Madani ini, terdapat kampung pengemis yang berlokasi di Kampung Kali Salak, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang yang sebagian masyarakat berprofesi sebagai pengemis.

Hal tersebut pun diakui oleh Wali Kota Serang Syafrudin. Menurutnya, untuk mengentaskan hal itu, dibutuhkan peran lurah dan camat untuk memotivasi mereka supaya tidak malas bekerja.

“Itu juga salah satu kewajiban pemerintah Kota Serang terutama pak camat, pak lurah yang ada dibawah untuk bisa memberikan semangat kepada masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi tuna sosial dan Eks Napza Dinas sosial Kota Serang, Heli Priyatna mengatakan, banyaknya pengemis di Kota Serang karena tidak tegasnya penerapan Perda No 02 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat).

"Kalau sesuai dengan penerapan Perda no 2 tahun 2010 tentang pekat, Pemkot harus tegas. Masyarakat kita di Serang ini kalau tidak diberi hukuman tidak akan jera, jadi harusnya perda juga ditegakkan," ujarnya.

Karena dikatakan Heli, Dinsos hanya punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi saja bukan membuat tindakan sedangkan untuk penegakan adanya di Satpol PP.

"Gepeng dan Anjal ini juga kan kebanyakan dari Pribumi Kota Serang sehingga kami kesulitan menindak. Kadang saat dilakukan razia mereka tidak ada tapi razia sudah beres mereka ada lagi," ucapnya.

Diketahui dalam Perda No 02 tahun 2010 Kota Serang tentang penyakit masyarakat (Pekat) pada Bab III soal Klasifikasi Penyakit Masyarakat pasal 3 no 2 menyebutkan penyakit masyarakat yang diatur dalam Perda ini, mencakup gelandangan dan pengemis serta anak jalanan. (Kie/Red)

berita terkait

Komentar