Angota komisi IX DPR RI Dapil II Banten fraksi Golkar Yayat Biaro, saat jadi pembicara di acara Sosialisasi 'penempatan dan perlindubgan pekerja migran indonesia di aula PKPRI Kota Serang, Senin (12/3
Angota komisi IX DPR RI Dapil II Banten fraksi Golkar Yayat Biaro, saat jadi pembicara di acara Sosialisasi 'penempatan dan perlindubgan pekerja migran indonesia di aula PKPRI Kota Serang, Senin (12/3

Komisi IX DPR RI: Program Pengobatan Gratis Gubernur Banten Bisa Jadi Model Nasional

SERANG, TOPmedia – Angota komisi IX DPR RI Dapil II Banten fraksi Golkar Yayat Biaro mengatakan, program berobat gratis mengunakan e-KTP, yang di canangkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) bisa jadi model nasional.

Yayat menilai Program milik WH efisien, karna masyarakat Banten yang tidak tercover Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), akan ditanggung dengan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah  (APBD) Banten.

"Cukup dengan KTP, itu artinya bagus. Sementara pemerintah ingin, agar BPJS dicover oleh program yang sudah ada, APBD disetorkan sebagai setelan iuran, nah pak WH pengen APBD itu dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, tidak dikelola BPJS itu boleh dan bagus menurut saya , justru kita akan perjuangkan dan akan jadi model nasional, karena saya lihat baik UU JKN KIS, UU BPJS , Permendagri, itu tidak bertentangan apa-apa dengan niat pak WH," jelas Yayar kepada awak media,

Ia menjelaskan, justru yang disebut integrasi program JKN-KIS adalah Pemda (Pemerinrah Daerah) bekerja untuk menjamin kesehatan masyarakat nya bukanya harus gabung jadi BPJS.

"Banten juga hampir 70 persen masyarakat yang sudah tercover oleh BPJS. Secara pribadi saya mendukung, karna ini bagus, bentuk konkret dari pemerintahan yang baik, APBD nya digunakan untuk kesehatan rakyat secara langsung, jadi engga ribet-ribet, yg penting punya KTP Banten bisa berobat gratis, itu yg betul, gubernur harus begitu," sambungnya.

Menurutnya yang dicover APBD adalah masyarakat Banten yang belum tercover BPJS, baik yg lewat KIS, atau pribadi, di banten ada sekitar 2 juta masyarakat yang belum memiliki jaminan krsehatan.

"Nah 2 juta orang itu yang dibayari Provinsi, tidak akan tumpang tindih saya yakin karna menurut saya rugi kalo yang punya BPJS dan berobatnya pakai KTP," pungkasnya. (Gilang/Red)

berita terkait

Komentar