Kepala BPKAD Pemprov Banten, Rina Dewiyanti. (foto:TOPmedia)
Kepala BPKAD Pemprov Banten, Rina Dewiyanti. (foto:TOPmedia)

Kepala BPKAD Bantah Adanya Potensi Maladministrasi Pada Pinjaman Dana PEN Pemprov Banten ke PT SMI

SERANG,TOPmedia – Perlu dipahami skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik covid-19 sebagaimana diatur dalam UU No.2 tahun 2020, yang ditentukan oleh Pemerintah pusat terdiri dari berbagai skema. Tidak hanya berupa satu bantuan sosial yang bersifat jangka pendek untuk memulihkan perekonomian warga.

Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Pemprov Banten, Rina Dewiyanti untuk menanggapi pernyataan Akademisi yang juga Pengamat Politik Banten Iksan Ahmad yang mengatakan bahwa ada potensi maladministrasi pada proses peminjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diajukan Pemprov Banten ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Persero. 

Disampaikan Rina dalam press release yang diterima redaksi TOPmedia.co.id, Rabu malam (16/09/2020), Pemerintah Provinsi Banten sudah seoptimal mungkin memanfaatkan, berkolaborasi dan mendukung skema yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah Provinsi Banten tidak abai terhadap kesulitan yang di alami oleh masyarakat dengan melakukan refocussing anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, rekonstruksi bantuan keuangan untuk penanganan covid-19. Bahkan dukungan terhadap program bantuan untuk pekerja terdampak, pelaku UMKM maupun yang terkait dengan kegiatan pendidikan,” tulis Rina, Rabu (16/09/2020).

Baca:  Deal! Gubernur Banten Pinjam Dana Ke PT SMI Persero Sebesar Rp 851,7 Miliar 

Bahkan, dipaparkan Rina, Pemerintah pusat juga menawarkan skema lain yang diamanatkan lewat Kementerian Keuangan melalui PT. SMI sebagai pihak yang ditugaskan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional di daerah lewat pembangunan infrastruktur yang mekanismenya pengajuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara administrasi sudah sangat dijaga betul sesuai dengan aturan yaitu PMK 105/2020 serta PP43/2020.

“Peluang ini kalau kita cermati merupakan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk memperoleh pembiayaan murah dalam melakukan pembangunan infrastruktur bila dibanding seandainya pembangunan tersebut tertunda (kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya upah, dan eksalasai kenaikan harga tanah). Berdasarkan ketentuan pada regulasi PMK 105/2020 harus betul-betul terkait terhadap capaian RPJMD dalam konteks infrastruktur,” ujar Rina.

Baca: Iksan Ahmad: Pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI Berpotensi Maladministrasi

“Proses pembiayaan ini tentu mempedomani ketentuan yang telah digariskan karena setiap proses yang dilakukan telah melalui pembahasan dengan DPRD dan juga dikawal oleh KPK dan lembaga pengawas lainnya. Sehingga yang disebut sebagai potensi mal administrasi sejauh mungkin bisa dihindarkan,” kata Rina dalam paparannya. (Beni/Red)

berita terkait

Komentar