Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis

Kebijakan Pemprov Pada Pengunaan Belanja Daerah Dinilai Belum Berpihak Ke Kesejahteraan Rakyat

SERANG,TOPmedia - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis menilai perubahan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2021, dari sebelumnya 'akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur menjadi 'mempercepat pemulihan dampak pandemi terhadap kesejahteraan sosial', dinilai hanya sebatas tema tetapi senyatanya dasar perubahan tersebut hanya karena alasan dibatalkannya pinjaman PT. SMI, sehingga harus merubah semua struktur APBD Provinsi Banten tahun 2021.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis menilai, tema baru RKPD yang pada perubahan APBD Banten tahun anggaran 2021 pun ternyata masih jauh panggang dari api. 

Hal itu nampak dari salah satu kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam nota keuangan yaitu harusnya menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga, tetapi nyatanya dalam struktur perubahan APBD tahun 2021, anggaran belanja tidak terduga diturunkan dari semula Rp 84,698 miliar menjadi rp 69,274 miliar.

Disisi lain, pihaknya belum melihat ada alokasi lainnya diluar angggaran BTT yang peruntukannya juga untuk menangani pemulihan ekonomi.

Padahal, masyarakat membutuhkan program hingga bantuan dari pemerintah akibat pelemahan ekonomi yang dialaminya.

Berkaca pada target pendapatan pemerintah daerah yang turun, khususnya pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBNKB) diproyeksikan menurun, pemerintah seharusnya peka terhadap kejadian tersebut sehingga wajar untuk ikut meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak pendemi covid-19.

Masih kata Muhlis, jika merujuk pada dasar perubahan anggaran tahun 2021 yang tertuang dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yaitu karena adanya pandemi covid-19 sehingga tema RKPD tahun 2021 pun turut berubah.

Namun, dalam pengalokasiannya, semuanya itu dinilai belum dapat diterjemahkan dan diejawantahkan dengan baik dan benar dalam bentuk program dan suport anggaran. Padahal dalam penanganan covid19, bukan hanya penanganan covid19 saja, tetapi juga memerlukan anggaran pencegahan dan recovery," katanya.

"Karena semua hal tersebut diatas jangan salahkan ada pikiran lain dari kami bahwa perubahan tema RKPD hanya sebatas tema tetapi senyatanya dasar perubahan anggaran tahun 2021 ini adalah karena di batalkannya pinjaman dari PT. SMI, sehingga harus merubah semua strukturapbd banten tahun 2021," ketusnya.

Alih-alih mempercepat pemulihan pandemi covid-19 yang menjadi prioritas pertama pembangunan perubahan RKPD tahun 2021, gubernur banten dalam rencana pembiayaan daerah lebih memprioritaskan anggan lainnya.

Pihaknya juga beranggapan, penanganan pandemi covid19 di Banten seolah cukup dilakukan pemerintah pusat baik melalui program bansos maupun program stimulan lainnya.

Padahal masih ada ruang jika ingin melakukan pemulihan ekonomi sesuai dengan tema RKPD perubahan APBD 2021 ini. 

"Kami menyadari, tidak mudah menyelesaikan persoalan dampak covid-19, tetapi kita juga tidak boleh pasrah apalagi menyalahkan keadaan karena covid-19," tandasnya.


Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti hingga Plt Sekda Banten, Muhtarom belum bisa dimintai keterangannya, dihubungi melalui HPnya belum menjawab.(Den/Red)

berita terkait

Komentar