Akademisi Iksan Ahmad
Akademisi Iksan Ahmad

Iksan Ahmad Sarankan Gubernur Banten Ganti Sekda, Ini Alasannya!

SERANG,TOPmedia – Akademisi Untirta, Iksan Ahmad kembali bersuara mengkritisi kondisi Pemprov Banten. Menurut Iksan, pada Tahun 2020 ada beberapa hal yang terjadi di Provinsi Banten yang berdampak fatal dan berdampak panjang hingga masuk semeseter I (satu) 2021 belum terselesaikan. Akibatnya kini menimbulkan masalah besar di Pemprov Banten.  

Baca Juga

Permasalahan itu, Pertama, Tidak masuknya Dana Bagi Hasil kedalam anggaran APBD 2021 oleh Pemerintah Provinsi Banten. DBH yang terutang ini akibat adanya konversi kedalam penambahan modal ke Bank Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten.

“Ini sangat aneh sekali, utang DBH ke Kabupaten/Kota tidak dimasukan kedalam anggaran 2021. Jelas akhirnya kondisi ini menjadi kisruh. Bagaimanapun hal ini menjadi tanggungjawab Sekda Banten selaku ketua TAPD. Karena kondisi perencanaan anggaran 2021 diketuai oleh Sekda Banten. Kita bisa melihat, akibat DBH ini hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Pemprov Banten menjadi tidak baik,” kata Iksan Ahmad, Senin (05/04/2021)

Kedua, kesepakatan pinjaman antara Pemprov Banten dan PT SMI yang belum tertuang pada tahun 2020, namun dana pinjaman sudah dimasukan dalam APBD 2021.

“Akibat belum ada kesepakatan pinjaman dari PT SMI tahun 2021 sebesar 4,1 Triliun, pada bulan november 2020 tepatnya tanggal 11 November 2020, keluar PMK nomor 179/PMK.07/2020, dan dalam PMK ini pinjaman tersebut bisa terkena bunga. Yang menjadi pertanyaan, masa PMK tersebut tidak terinformasikan ke Provinsi Banten. Sedangkan Provinsi Jawa Barat di akhir tahun 2020 sudah melakukan agreement untuk pinjaman tahun 2021. Apabila ini terjadi bunga, maka kesalahan fatal dilakukan oleh Sekda Provinsi Banten selaku ketua TAPD. Mengapa sekda banten yang salah? Karena fungsi penganggaran melekat dengan beliau. Dimana selaku ketua TAPD harus bisa memahami secara keseluruhan produk hukum dalam proses penganggaran,” tegas Iksan.

Ketiga, masih lanjut Iksan, Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki blueprint yang jelas untuk menopang program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, atau biasa disebut dengan PEN. Itu sangat merugikan ekonomi masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah pusat. Padahal blueprint tersebut sangat penting agar kondisi ekonomi masyarakat cepat kembali pulih.

“Hal ini saya rasa akibat Sekda Banten tidak memahami konsep pemulihan ekonomi, atau dia paham tapi hanya sebatas paham saja. Tapi tidak ada niatan untuk mencapai visi Provinsi Banten untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan posisi pemulihan ekonomi ini pun sangat berkaitan dengan penganggaran. Dimana ketuanya yaitu Sekda Provinsi Banten,” ujar Iksan.

Menurut Iksan, belum pernah Provinsi Banten separah ini. Dan ini akan sangat berdampak kedepannya terhadap masyarakat banten. Dimana seharusnya Provinsi Banten melakukan pemulihan ekonomi, namun yang terjadi malah akan bersifat buruk. Pemulihan ekonomi yang harusnya dilakukan oleh Pemprov Banten tidak akan pernah terjadi di Provinsi Banten.

Selain itu, kata Iksan masih banyak kebijakan-kebijakan Sekda Banten yang berdampak tidak baik di Provinsi Banten. Seperti tidak harmonisnya hubungan dengan ASN serta hubungan Pemprov Banten dengan Kabupaten/Kota.

“Saya menyarankan yang terbaik, agar Gubernur Banten dan DPRD Banten mengevaluasi kinerja Sekda Banten. Itu pun kalau gubernur masih berani dan DPRD masih berani melalukan evaluasi kinerja Sekda Banten. Saya rasa gubernur Banten dan DPRD Banten tidak berani alias ‘banci’ untuk dapat mengevaluasi kinerja Sekda Banten,” papar Akademisi ini. (Ben/TOPmed)

berita terkait

Komentar