Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Pertanyakan Penggunaan Dana Refocusing oleh Pemprov Banten

SERANG,TOPmedia - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Muhlis menilai,  pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi Banten tahun 2021 masih belum bisa menjawab perubahan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dari sebelumnya dengan tema peningkatan infrastruktur menjadi tema pemulihan ekonomi, akibat munculnya pendemi covid-19 seperti sekarang.
 
Hal itu menyikapi kejadian pendemi covid-19 di Banten khususnya dan masih terus terjadi sampai sekarang, sehingga perlu peran dari pemerintah untuk menjaga perekonomian masyarakat yang terdampak hingga upaya pemulihan selanjutnya.
 
Atas kondisi itu, sambung Muhlis, pihaknya berharap kepada Pemprov Banten agar bisa lebih menyiapkan anggarannya, sesuai perubahan tema RKPD yang telah disetujui, dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat, Pemprov Banten juga harus menyediakan anggaran sendiri.
 
"Dia (Pemprov) sudah merubah tema RKPD yang dulu peningkatan infrastruktur menjadi pemulihan ekonomi. Tapi penterjemahan dari tema itu belum terjawab di pengalokasian anggaran. Tidak melulu mengandalkan pada kebijakan pusat," katanya.
 
Menurtnya, upaya refocusing anggaran, tidak hanya melulu  mengurusi obat-obatan untuk menangani pasien covid. Namun, perlu juga upaya lainya dari segi pencegahan hingga recoveri untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak.
 
Untuk itu, sambung muhlis, pihaknya mengaku akan konsen menanyakan program-program APBD Provinsi Banten tahun 2021 sebelumnya, yang terkena refocusing, hingga laporan pertanggungjawaban mengalokasiannya bisa diketahui dewan, sebelum lanjut pada topik pembahasan KUAPPAS RAPBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2021.
 
"Karena ini penting. kita dipertontonkan dengan refocusing-refocusing anggaran, tapi apa kegiatannya," katanya.
 
Untuk diketahui, sebelumnya, Pemprov Banten juga berencana akan memangkas bantuan sosial (bansos) dalam program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) tahun ini.
 
Anggaran yang sebelumnya Rp50 miliar untuk 50 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) se Banten dipangkas 50 persen menjadi Rp25 miliar, dengan begitu, setiap penerima program jamsosratu diperkirakan hanya akan mendapat Rp 500 untuk setiap penerimanya turun menjadi Rp 500 ribu.
 
Pemotongan bantuan jamsosratu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran biaya tak terduga (BTT), sebelum akhirnyab diberikan kepada masuarakat yang membutuhkan akibat terkena dampak pendemi dan pemberlakuan PPKM level di Banten. (Den/Red)

berita terkait

Komentar