Paripurna DPRD Banten soal Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Banten 2016.*
Paripurna DPRD Banten soal Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Banten 2016.*

DPRD Banten Minta Pemprov Genjot Pendapatan Asli Daerah

SERANG, TOPmedia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten meminta agar Pemerintah Provinsi Banten menggenjot pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan potensi daerah.

“Sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor wisata, ekonomi kreatif, pajak dan optimalisasi BUMD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat Banten,” ujar Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prayoga dalam paripurna DPRD Banten soal Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Banten 2016, Rabu (2/8/2017).

Hal tersebut menjadi salah satu dari sekian rekomendasi DPRD Provinsi Banten dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Banten tahun 2016.

Meski meminta untuk terus menggenjot pendapata, DPRD tetap mengapresiasi kinerja Pemprov Banten yang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2016 tersebut sebelumnya juga mendapatkan predikat baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Harus kita akui bahwa ini adalah prestasi, mengingat laporan tahun-tahun sebelumnya Pemprov Banten hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Disebutkan, dalam laporan keuangan tahun 2016 tersebut, jumlah temuan BPK baik yang bersifat administrasi maupun non administrasi menurun dari 22 buah menjadi 14 buah.

Dalam kesempatan tersebut Budi pun mengungkapkan sejumlah kinerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan APBD 2016. Mislanya, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,6 triliun atau meningkat sebesar 102,14 persen dari yang semula ditargetkan dalam APBD 2016.

Demikian juga dengan realisasi belanja, disebutkan pemprov mengalami peningkatan kinerja dimana realisasinya mencapai Rp6,3 triliun atau mencapai 95 persen dari yang ditargetkan. “Kinerja ini berasal dari serapan anggaran ini di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang rata-rata mencapai 95 persen,” kata Budi.

Dengan demikian, lanjut Budi, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2016 berada di angka Rp559 miliar. DPRD melalui Badan Anggaran sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tupoksi berkaitan fungsi budgeting atau penganggaran, meminta agar Pemprov Banten dapat mengalokasikan SILPA tersebut untuk membiayai program atau kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat Banten, seperti mengalokasikan untuk anggran pendidikan, kesehatan atau pun infrastruktur.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan, persetujuan ini sekaligus membuktikan jika tata kelola keuangan pemerintahan Pemprov Banten sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Andika mengaku, bersama Gubernur Banten Wahidin Halim, dirinya berterima kasih kepada seluruh jajaran di bawahnya yang telah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan melaporkan keuangan Pemprov Banten, sehingga pertanggungjawabannya saat ini bisa diterima DPRD selaku yang mewakili rakyat Banten.

“Memang ketentuannya sekarang ini tidak ada istilah diterima atau ditolak DPRD ya, yang namanya laporan pertanggunjawaban keuangan eksekutif (pemprov) itu. Tapi, persetujuaan (DPRD) ini sungguh sangat berarti bagi kami untuk terus berkomitmen bisa bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat ini,” ujarnya. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)

berita terkait

Komentar