Wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Demokrat, Dimyati Nawa Said saat menemui para pengunjukrasa, Kamis (08/10/2020). Foto:TOPmedia
Wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Demokrat, Dimyati Nawa Said saat menemui para pengunjukrasa, Kamis (08/10/2020). Foto:TOPmedia

DPRD Banten Janjikan Fasilitasi Tuntutan Mahasiswa Agar Jokowi Terbitkan Perppu Omnibus Law

SERANG,TOPmedia - Ratusan mahasiswa Banten yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar)  menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten, mereka menuntut Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker), Kamis (8/10/2020).
 
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Demokrat, Nawa Said Dimyati menegaskan, pihak akan selalu ada diposisi buruh dan mahasiswa.
 
Termasuk untuk mendorong  Presiden RI, Jokowi agar segera menerbitkan Perppu cipta kerja, dalam memfasilitasi keinginan dari kaum buruh dan mahasiswa seperti yang terjadi sekarang.
 
Pihaknya mengaku, sebelum UU Cipta kerja disahkan, sejak jauh-jauh hari, pihaknya pun telah memfasilitasi tuntutan kaum buruh, dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat, agar RUU cipta kerja ini bisa dievaluasi kembali, sebelum akhirnya disahkan, meski pada kenyataannya, saat ini pemerintah pusat telah mengesahkan RUU cipta kerja menjadi UU.
 
"Sejak jauh-jauh hari kemarin, kita (DPRD Banten) sudah melakukannya, dengan berkirim surat kepusat," katanya.
 
Pantauan www.topmedia.co.id dilapangan, meski beberapa kali KP3B hari ini beberapa digeruduk oleh para pendemonstran, mulai dari mahasiswa yang tergabung dalam Gempar dan Mapala bersama pegiat lingkungan se-Provinsi Banten, aksi unras penolakan UU ciptakerja  berjalan tertib dan damai.
 
Aksi unjuk rasa diidi dengan aksi teatrikal 'gantung diri', membentangkan spanduk besar dengan bertuliskan 'lawan perusak lingkungan, gagalkan omnibuslaw', sambil menyuarakannya melalui alat pengeras suara.
 
Usai menggelar unras didepan tugu KP3B dan diruas jalan Syeh Nawawi Albantani, Unras dilanjutkan di depan gedung DPRD Banten, mereka menuntut DPRD Banten agar untuk ikut ambil bagian mendorong Presiden, Jokowi menerbitkan Perppu cipta kerja.
 
Sebelum akhirnya perwakilan DPRD Banten, Nawa Said Dimyati keluar dari ruang kerjanya untuk menemui mahasiswa.
 
Dalam sambutannya, sambung Nawa, pihaknya memastikan DPRD Banten akan menempuh cara-cara sesuai dengan kewenangannya untuk memerjuangkan aspirasi buruh dan mahasiswa.
 
Mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu menegaskan, secara personal dirinya mempunyai suara yang sama dengan mahasiswa. 
 
"Karena undang-undang sudah disahkan, kita harus cerdas dalam menyampaikan pesan kita agar pemerintahan untuk mendengarkan. Kita dorong presiden untuk mengeluarkan perppu," tegasnya. 
 
Ia mengimbau kepada mahasiswa untuk menempuhnya dengan cara-cara intelektual muda, tidak melalui cara anarkis agar presiden mau memenuhi tuntutan mahasiswa.
 
Sementara itu, koordinator lapangan, Diki Denarifo menyebut dihkawatirkan diterbitkannya UU Ciptaker ini dapat merugikan hak-haknya dari kaum buruh. Oleh karenanya, pihaknya mendesak kepada Presiden Jokowidodo untuk segera menerbitkan Perppu ciptaker.
 
"Meminta kepada DPR RI lewat DPRD Provinsi Banten memberikan alasan kepada masyarakat, kenapa RUU Ciptaker disahkan di tengah pandemi Covid-19," ujarnya di sela-sela aksi di halaman DPRD Provinsi Banten.
 
Dengan tegas mahasiswa Universitas Serang Raya ini menawarkan pemerintah untuk mengkaji ulang terkait Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan tersebut. 
 
"Sehingga kaum-kaum buruh ini jangan sampai dirugikan, karenakan Undang-undang Ciptaker ini mempermudah investor-investor asing melalui perizinan yang sangat dimudahkan oleh pihak pemerintah," pungkasnya.(Den/Red)

berita terkait

Komentar