Anggota DPRD Komisi V Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi
Anggota DPRD Komisi V Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi

DPRD Banten Curigai Dana Penanganan Covid-19 Senilai Rp 107 Miliar

SERANG, TOPmedia – Anggota DPRD Komisi V Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi mencurigai Dana Rp 107 milyar dari APBD Pemprov Banten, untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19).

Hal itu, dikarenakan dana 107 milyar yang dialokasikan kepada Kabupaten maupun Kota di Banten, tak kunjung turun. Terlebih,  alokasi prioritas untuk Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19 tak kunjung turun.

Dirinya mencontohkan, ketika puskesmas tidak ada masker, maupun Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan.

"Ketika saya turun kebawah mempertanyakan, Hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Serang maupun Kota Serang tidak memiliki masker, maupun APD," kata Umar saat di temui di kantornya, DPRD Banten, Kamis(2/4/2020).

Umar menganggap, penanganan Covid-19 di Banten kurang optimal, karena tidak adanya badan pengawas. Maka itu, dirinya telah mengusulkan kepada DPRD agar membentuk tim badan  pengawas, terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Banten, terkait situasi Keadaan Luar Biasa (KLB).

"Jadi eksekutif melakukan kebijakan dan legislatif pengawasan untuk penanganan Covid-19. Kami sudah usulkan kepada teman-teman di DPRD Banten, agar membentuk tim badan  pengawas terhadap kebijakan pemerintah provinsi Banten," jelasnya.

Selain itu, Umar juga mengakui, karena status penyebaran virus corona masih waspada, belum menghadapai status gawat darurat. Maka dari itu, Pemprov Banten belum mengambil keputusan untuk karantina wilayah.

"Karena yang ada di RSUD Banten tidak semuanya positif, kemarin sudah dikeluarkan 5 oang dari RSDP Serang, ternyata yang PDP 10 orang, 5 orang hasilnya negatif," ucap Umar.

Umar juga mengapreasiasi, langkah diambil oleh pemerintah pusat. Keputusan Pemprov tepat, tidak melakukan karantina wilayah atau Lockdown. Karena dikhawatirkan tidak ada tindakan preventif.

"Dampak sosial lebih tinggi nantinya kalau ada karantina wilayah semua orang ngga bisa kemana mana, apalagi sampai Lockdown, jadi kalau klausal Lockdown itu sudah tidak boleh aktivitas artinya kalau itu nanti dilanggar bisa kena dipidana," pungkasnya. (Feby/Red)

berita terkait

Komentar

pCloud Premium