Lurah Desa Banten, Harun (peci hitam), saat berdiskusi dengan warga Komplek Masjid Agung Bnaten beberapa waktu lalu. (Foto: TOPmedia)
Lurah Desa Banten, Harun (peci hitam), saat berdiskusi dengan warga Komplek Masjid Agung Bnaten beberapa waktu lalu. (Foto: TOPmedia)

Dituding Asal Patok Tanah, Warga Minta Lurah Desa Banten Dilengserkan

SERANG, TOPmedia - Keresahan warga atas perilaku Lurah Desa Banten, tidak hanya dirasakan warga Komplek Nelayan, di Desa Banten, Kecamatan Kasemen saja. Pasalnya, penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Lurah yang bernama Harun itu juga dialami oleh warga Komplek Masjid Agung Banten, RT 01/11, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Dikatakan Ketua Forum Peduli Banten Lama, Basuni, pihaknya menyatakan perilaku Lurah Desa Banten itu sudah melebar dalam melakukan penyerobotan tanah. Hal itu lantaran, sang Lurah telah mematok tanah seluas delapan hektare di wilayah Banten Lama, tepatnya di Komplek Mesjid Agung Banten, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Baca juga: Mediasi Antara Warga dan Lurah Desa Banten Berlangsung Ricuh

"Perilaku arogansi Lurah Harun, membuat warga yang berada di Komplek Mesjid Agung Banten, geram dan menginginkan agar Lurah Desa Banten itu segera dilengserkan. Kami sudah menghadap ke Kecamatan Kasemen, supaya Camat segera mengambil tindakan kepada Lurah Harun," ujar Basuni, saat ditemui dikediamannya, Jumat (19/08/2016).

Basuni menjelaskan, permasalahan tuntutan warga untuk menurunkan Lurah Desa Banten tersebut, bermula sejak adanya pematokan tanah yang dilakukan oleh Lurah Harun yang menyatakan tanah seluas delapan hektare di Komplek Masjid Agung Banten miliki warga Kampung Cibelut, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

"Tanggal 1 Agustus lalu, Lurah dan bekingannya datang ke Komplek Mesjid Agung Banten untuk mematok tanah yang ada di sini. Lurah Harun mengaku tanah itu dimiliki oleh warga Cibelut, Kramatwatu. Sejak saat itu warga di sini mulai resah, karena Lurah dinilai sewenang-wenang kepada warga, dan tidak membela warganya sendiri," tuturnya.

Sementara itu, ahli waris dan pemilik tanah di Komplek Mesjid Agung Banten, Sanusi membeberkan bahwa, gugatan yang dilayangkan oleh warga Cibelut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pada saat sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihaknya berhasil menang dan dinyatakan pemilik sah atas lahan tersebut.

"Kami sudah melakukan sidang PTUN pada 14 Juli lalu dan gugatan itu dimenangkan oleh kami. Kami menang karena mereka (warga Cibelut dan Lurah Banten, red), tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hanya memegang Surat Girik, yang masa berlakunya sudah habis. Mereka masih mau banding, kalau kami mah, tetap pada prosedur hukum yang berlaku," tegasnya. (Gilang/Red)

berita terkait

Komentar