Karcis parkir liar di Kawasan Kesultanan Banten.*
Karcis parkir liar di Kawasan Kesultanan Banten.*

Dishub Kota Serang Tegaskan Karcis Parkir di Kawasan Kesultanan Banten Ilegal

SERANG, TOPmedia – Terkait parkir liar di Kawasan Kesultanan Banten dengan menggunakan karcis berlogo Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, dinyatakan ilegal atau bisa dibilang Pungutan Liar (Pungli). Bahkan menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Maman Lutfi, saat ditemui di Kantornya,di  Jalan Raya Serang, Pakupatan, Selasa (11/6/2016).

Dikatakan Maman Lutfi, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kota Serang guna menulusuri oknum yang membuat resah para pengunjung Kawasan Wisata Kesultanan Banten.

"Hari ini kita sedang telusuri asal usul karcis tersebut dan kita sudah koordinasi dengan satpol PP untuk melakukan penyitaan dan penyelidikan," ujarnya.

Lanjut Maman Lutfi, dirinya pun memastikan bahwa keberadaan karcis yang beredar di Kawasan Kesultanan Banten yang mengatasnamakan pemerintah tidaklah benar.

"Kami tidak mengeluarkannya, karena mengacu dengan peraturan yang ada. Kemungkinan kedepan percetakan karcis untuk parkir kita modifikasi untuk menghindari peredaran karcis palsu," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kasat Pol PP Kota Serang, Jassin mengaku, akan ikut serta dalam membantu Dishub Kota Serang dalam melakukan penelusuran karcis ilegal tersebut.

"Hasilnya pun akan kami laporkan kepada Walikota Serang, agar bisa ditindak lanjut," kata Jassin.

Jassin juga menjelaskan, bahwa dalam penelusuran karcis ilegal di Kawasan Kesultanan Banten akan memakan waktu selama 4 hari. "Apabila kita menemukan adanya keterlibatan Oknum ASN, kita tidak akan segan-segan melaporkanya kepada Pak Walikota Serang. Agar bisa diberikan sanksi tegas," tutupnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Informasi dari Dishub dan Satpol PP Kota Serang, kewenangan menyiapkan kantong parkir di Kawasan Penunjang Wisata (KPW) dan Terminal Sukadiri masih dipegang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan lahan seluas 2 hektare dan anggaran Rp 2 Miliar dari Bantuan Provinsi (Banprov). (Bie/Red)

berita terkait

Komentar