Dinilai Belum Pro Rakyat, APBD Perubahan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2021 Tetap Disetujui

SERANG, TOPmedia – Meski dinilai belum pro rakyat, hari ini, Selasa (14/9/2021), DPRD Banten tetap menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2021 untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Demikian hal itu dalam pembacaan  juru bicara (jubir) badan anggaran DPRD Banten, Muhammad Faizal

saat rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA. 2021, diruang rapat Paripurna DPRD Banten.

"Namun masih terlihat rencana belanja daerah yang sudah tertuang dalam perubahan APBD tahun 2021 yang akan disahkan ini masih belum menjawab kebutuhan masyarakat, teruma upaya peningkatan ekonomi masyarakat," kata Faizal.

Masih kata Faizal, hal itu terlihat dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pendemi covid-19.

"Padahal mutlak memerlukan keseriusan dan melibatkan steakholder baik eksekutif maupun legislatif," katanya.

Tidak sampai disitu saja, Banggar DPRD Banten juga memberikan sejumlah catatan pada RAPBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2021 sebelum ditetapkan menjadi Perda. Ssetidaknya terdapat sembilan catatan yang harus diperhatikam oleh Pemprov Banten.

Pertama, terkait target pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen.

"Menurut kami, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bisa ditingkatkan lagi. Kami juga melihat masih banyak penunggak pajak. Kami juga mendukung insentifikasi retribusi pajak daerah dengan dikeluarkannya Pergub 32 Tahun 2021 tentang pengurangan pokok dan denda pajak," kata Faizal.

Kedua, lanjut Faizal, program-program yang masuk dalam struktur APBD Perubahan 2021 harus dioptimalkan.

"Artinya seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Perencanaan jhga harus matang, sehingga pada akhir tahun anggaran tidak terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) akibat tidak terserapnya anggaran kegiatan," jelasnya.

Ketiga, APBD Perubahan 2021 dilaksanakan sebagai penyempuranaan APBD murni 2021. Akan tetapi, APBD Perubahan ini belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal itu dilihat dari masih minimnya alokasi anggaran yang dianggarkan dan tidak langsung menyentuh masyarakat terutama dalam pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Empat, upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 harus dilakukam secara serius dan melibatkan seluruh stakeholder.

"Lima, dalam APBD Perubahan 2021 terjadi penurunan akibat batalnya pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Tapi, hal itu perlu diapresiasi, karena dengan mengandalkan pendapatan daerah kita masih bisa melanjutkan pembangunan Banten, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Dan yang terpenting, kita terbebas dari beban bunga dan pokok pinjaman yang akan dibebankan pada APBD di kemudian hari," paparnya.

Enam, terdapat program bantuan sosial dan belanja tak terduga (BTT) untuk keperluam penanganan pandemi Covid-19. "Kami meminta Pemprov Banten untuk fokus, khususnya dalam penangana pandemi dan recovery ekonomi. Agar dilaksanakan dengan benar, sehingga manfaat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," tuturnya.

Catatan selanjutnya, kata Faizal, peningkatan infrastruktur harus merata dan tidak terpusat. Terutama pembangunan infrastruktur akses mobilitas pedesaan dan infrastruktur produksi agro, khususnya di wilayah Selatan yang belum maksimal sehingga mengakibatkan biaya tinggi.

"Delapan, sistem pemerintahan di Pemprov Banten masih banyak friksi dan ketidakharmonisan yang bahkan berimplikasi pada hukum. Penegakan disiplin mutlak harus diwujudkan," ujarnya.

Ditambahkan Faizal, catatan terkahir terkait penyertaan modal PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) sebesar Rp65 miliar.

"Kami meminta pemprov harus punya kajian tentang investasi dan bisnis plan yang matang. Harapan kami BUMD dapat menjadi solusi mengatasi perekonomian di Banten," pungkas politisi Golkar itu.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menilai sembilan sembilan catatan yang diberikan oleh DPRD Banten adalah hal lumrah.

"Biasa itu saran, masukan. Semua juga berusaha untuk kepentingan rakyat, gak ada masalah," pungkasnya.

Sementara itu, ketua DPRD Banten, Andra Soni belum bisa dimintai keterangannya secara gamblang, terkait hal apa saja yang melatarbelakangi sehingga DPRD Banten tetap menyetujui RAPBD Provinsi Banten tahun 2021 sebelum disahkan menjadi Perda, meski pada kenyataannya tim dari Badan Anggaran DPRD Banten sendiri menilai APBD Perubahan tahun 2021 masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

"Saya tadi langsung rapat Partai," pungkasnya.(Den/Red)

berita terkait

Komentar