Foto: Ilustrasi Pinjaman Uang (foto:Net)
Foto: Ilustrasi Pinjaman Uang (foto:Net)

Dilanda Virus Corona, Pemprov Banten ‘Ngutang’ Rp.800 M ke BJB. Bagaimana Nasib Rakyat Miskin?

TOPmedia – Sampai tulisan ini dipublish, Redaksi TOPmedia.co.id belum dapat data resmi atau Press Release yang biasanya dikirim oleh Dinas Kominfo melalui grup WhatsApp para wartawan di Pemprov Banten terkait apa yang menjadi alasan pemprov sampai pinjam dana ke BJB sebesar Rp. 800 Miliar, Apakah Pemprov Banten sudah tidak mimiliki Kas sama sekali?

Banyak pertanyaan muncul setelah kami menerima surat pemberitahuan yang diduga bocor tersebar di grup pesan WhatsApp. Surat tersebut bernomor: 380/434-BPKAD/2020 yang dikeluarkan ppada tanggal 29 April 2020. Perihal: Pemberitahuan Pinjaman Uang oleh Pemprov Banten ke BJB. Surat tersebut ditujukan ke DPRD Banten dengan Kop Surat Gubernur Banten.

Ya, saya menilai surat itu 'informasi bocor', karena memang bukan informasi resmi yang sengaja disampaikan pemerintah Provinsi Banten untuk publik. Indikasinya mudah saja, ketika di akun medsos resmi milik Pemprov Banten pun surat tersebut tidak dipublikasikan.

 

Warga Banten Yang Hidup Miskin Harus Waspada

Caption foto: Camat Cihara saat tinjau Abah Kuco dan Ema Sanah yang hidup di gubuk reot di Kampung Kadugede, Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Senin, 30/09/2019.(foto:Dokumentasi TOPmedia)

Secara logika sederhana, kalau pemerintah saja sudah ‘ngutang uang’ berarti warga banten yang dalam kondisi hidup dengan ekonomi terbatas atau  nyaris miskin, (Pendapatan rendah versi BPS) harus tahu dan harus waspada. Kenapa? Karena bisa jadi Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk membantu rakyatnya.

Benar bahwa Pemprov Banten saat ini sedang berupaya membantu warga yang berada dibawah garis kemiskinan dengan bantuan bernama Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dengan jumlah Rp. 600 Ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tapi ini berlaku hanya untuk 3 bulan selama pandemi.

Tapi karena Pemerintah sudah ‘ngutang’ bukankah artinya warga juga harus waspada karena bisa jadi pemerintah tidak akan bisa lagi memberikan bantuan Karena dirinya sendiri kehabisan dana?

 

Dampak Pandemi Virus Corona Keuangan Pemprov Banten

Caption foto: Surat Pemberitahuan Rencana Pinjaman Uang Pemprov Banten ke BJB yang beredar.Surat tersebut ditujukan ke DPRD Banten. (foto:Istimewa,Red)

Dalam isi surat tersebut dituliskan, bahwa dampak pandemic corona virus berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau maupun dana pendapatan dana perimbangan. Sedangkan kebutuhan untuk belanja daerah untuk penganan Covid-19 seperti penanganan kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial (JPS) harus segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dan untuk menutupi defisit cash flow, kami akan melakukan pinjaman daerah jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar rupiah),” jelas WH dalam surat itu.

Selanjutnya, utang tersebut akan dibayar dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan tanpa dikenakan bunga pinjaman.

 

Sekda: Pendapatan Pemprov Banten Menurun

Caption foto: Sekda Pemprov Banten, Al-Mukatabar (foto:Net)

Efek Virus Corona juga diakui Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al-Muktabar menurun drastis. Pada tahun 2020 Pedapatan daerah mengalami penurunan atau defisit pendapatan sebesar Rp1,79 triliun, dengan rincian APBD tahun 2019 kemarin sebesar Rp13,2 triliun turun menjadi Rp11,6 Triliun pada APBD tahun 2020 ini. Hal tersebut dipicu kejadian pendemi Covid-19 dan sangat berpengaruh pada sektor pendapatan daerah Provinsi Banten.

Penurunan target pendapatan daerah tersebut terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Povinsi Banten tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1,75 triliun, ditambah hasil dana perimbangan pusat sebesar Rp42,45 miliar.

Sedangkan dari sisa anggaran Rp11,6 triliun 11,51 persen atau Rp1,3 triliun akan digunakan sebagai anggaran jaminan pengaman sosial dengan rincian Rp1,26 triliun masuk dalam Belanja Tak Terduga (BTT), Rp11 miliar untuk kegiatan Dinas Kesehatan, Rp2 miliar untuk bantuan keuangan (bankeu) Kabupaten Pandeglang, Rp345,9 juta bankeu Kota Cilegon, Rp5 miliar untuk bankeu Kabupaten Lebak dan Rp69,9 miliar untuk bankeu Pemerintah Desa (pemdes) (sumber:bantennews.co.id)

 

Separah Apakah Kas Daerah Pemprov Banten?

Caption Foto: Ilustrasi Uang (foto:net) 

Pikiran sederhana penulis, ketika seseorang melakukan pinjaman uang, bisa jadi orang tersebut sudah sangat terdesak sehingga mau tidak mau pilihannya adalah dengan cara meminjam uang untuk menutupi kebutuhan mendesak yang sudah tidak bisa dihindari. Adapun pola pembayaran tentu yang paling cermat adalah karena mempersiapkan rencana pendapatan yang akan diperoleh didepan, untuk menutupi hutang tersebut.

Parahnya lagi, apabila tidak ada nada rencana pemasukan, sementara orang tersebut berani menghutang, dipastikan ini situasi yang akan menyulitkan lagi si peminjam, dan yang memberi pinjaman akan merasa kapok.

Informasi pinjaman dana ini viral di berbagai media, lagi-lagi bagi saya kondisi pinjaman ini mencerminkan kondisi Keuangan Pemprov Banten terancam sangat riskan ditengah serangan wabah virus corona yang masih masuk dalam periode awal penyebaran.

 

421.177 Keluarga Penerima Manfaat Terima Bantuan Rp.650.000 Selama 3 Bulan

Selama 3 Bulan (April,Mei,Juni) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada 421.177 kepala keluarga (KK) terdampak pandemi Covid-19, Selasa (21/4/2020). Sebelumnya, penerima manfaat tersebut direncanakan 650.000 keluarga.

“Total anggaran JPS yang disiapkan Pemprov Banten sebesar Rp 709.217.700.000. Anggaran ini disebar untuk penerima di Kabupaten Serang sebanyak 56.100 warga dengan total anggaran Rp 84.150.00.000. Kota Serang sebanyak 30.200 dengan total anggaran Rp 45.300.000.000. Kota Cilegon sebanyak 20.375 penerima dengan total anggaran Rp 30.562.500.000.

Kabupaten Pandeglang untuk 44.673 penerima dengan total anggaran Rp 67.009.500.000. Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 penerima dengan total anggaran Rp 17.482.500.000.

Kemudian, Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 penerima dengan total anggaran Rp 268.439.400.000. Kota Tangerang sebanyak 86.783 penerima dengan total anggaran Rp 156.209.400.000. Terakhir, Kota Tangerang Selatan sebanya 22.258 penerima dengan total anggaran Rp 40.064.400.000. “Total JPS yang disalurkan Rp 709,2 miliar, (sumber:biroumum.bantenprov.go.id)

 

Ancaman Jika Pandemi Virus Corona Berlangsung Hingga Desember 2020.

Caption foto:Ilustrasi Virus Corona (foto:Net)

Jika dalam 3 Bulan (April-Juni) Pemprov Banten mengeluarkan Rp. 709.217.700.000 untuk Jaminan Pengamanan Sosial (JPS), maka Pemprov harus menyiapkan lagi tambahan dengan nilai yang sama. Sementara dengan situasi saat ini saja Pemprov sudah berhutang, apalagi jika kondisi Pandemi terus bertambah, bukankah ini artinya Pemprov Banten akan tambah berutang?

Pada akhirnya sebagai penutup dari catatan ini, Redaksi TOPmedia.co.id ingin menyampaikan bahwa, baiknya rekayasa informasi yang bisa menenangkan masyarakat harusnya dilakukan Pemerintah ditengah kondisi saat ini.

Media massa juga tidak mesti selalu dipandang sebelah mata, diposisikan sebagai lawan yang seolah-olah hanya akan menyampaikan berita negativ, atau akan ‘menggoreng’ isu kebijakan menjadi badnews. No! Stop berfikir itu.

Tulisan ini sebagai dedikasi kami untuk Banten, juga sebagai motivasi kepada Pemprov Banten agar terus memaksimalkan saluran informasi medsos yang dimiliki, Dan manfaatkanlah eksistensi puluhan bahkan ratusan media massa (Baik koran, radio, media online) di Banten saya yakin siap membantu menyebarluaskan berita baik untuk Banten. (Redaksi TOPmedia.co.id)

 

berita terkait

Komentar