Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, NS (Pakai Jas Hitam) serta pihak pengusaha DS dan SY saat dibawa petugas Kejaksaan. (foto:TOPmedia)
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, NS (Pakai Jas Hitam) serta pihak pengusaha DS dan SY saat dibawa petugas Kejaksaan. (foto:TOPmedia)

Diduga Korupsi Rp 1,3 Miliar Pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan, Mantan Kadis PUPR Kota Cilegon Jadi Tersangka

CILEGON,TOPmedia - 3 (Tiga) tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan lapis beton untuk jalur kanan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon dijebloskan ke penjara. Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, NS serta pihak pengusaha DS dan SY.

"Agenda kami hari ini dari Kejati Banten melakukan tahap II kepada jaksa penuntut umum dimana menurut kami jaksa penyidik telah memenuhi syarat formal dan materil yaitu kami telah menerima P21 dalam berkas, jadi secara keseluruhan syarat kami baik formal atau materil sudah di penuhi dan saat ini di Kejari Cilegon sudah tahap II dimana tahap 2 ini kami ada 3 tersangka Yaitu, NS selaku KPA PPK (Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen), D-S selaku sub Kontraktor dan S selaku kontraktor," Ungkap Kasidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Zainal Efendi kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Lanjut Zainal, pasal yang dijeratkan terhadap tersangka adalah pasal 2 Subsider, pasal 3 junto pasal 18. Kemudian, kata Dia, dalam kasus mengenai JLS pada DPU Cilegon menggunakan anggaran 2013 sebesar sekitar Rp 14,8 Miliar.

"Untuk itu masih kami proses pemeriksaan oleh JPU barang bukti, pemeriksaan dan penahanan 20 hari terhadap tersangka," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, barang bukti pemeriksaan sudah terpenuhi syarat tahap II. Pihaknya juga telah mengamankan saksi sekitar 25 orang dan 2 orang ahli teknik.

"Kerugian negara sekitar Rp 1,3 M dari Rp 14,8 M," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan tidak menutup kemungkinan dalam hal itu akan berkembang. Namun, saat ini pihaknya dari penyidik baru menemukan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Kepala Kejari Cilegon Eli Kusumatuti melalui Kasi Intel Kejari Cilegon Hasan Asy'ari mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan. Kemudian, kata Dia, untuk tahap selanjutnya karena memang proses penyelidikan dan penyidikannya di Kejati Banten, makan pihaknya akan menunjuk jaksa terlebih dahulu.

"Kami akan tunjuk jaksa siapa yang akan mengangani perkara ini ditahap penuntutannya," pungkasnya.

Diketahui, JLS pada DPUTR menggunakan anggaran tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 14.800.607.000 dikerjakan oleh PT Respati Jaya Pratama dan diduga telah terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan berupa kekurangan volume pembesian dan lapisan CTB yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.300.076.608. Selain itu, pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 Ayat (1), subsider pasal 3 Jo, pasal 18 UU RI, nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Firasat/Red) 

berita terkait

Komentar