Suasana saat Aliansi Mahasiswa Cilegon menyambangi Kejaksaan Agung RI terkait pelaporan Kebijakan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian yang dianggap sewenang-wenang. (Foto : Ist/Topmedia)
Suasana saat Aliansi Mahasiswa Cilegon menyambangi Kejaksaan Agung RI terkait pelaporan Kebijakan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian yang dianggap sewenang-wenang. (Foto : Ist/Topmedia)

Dianggap Ugal-Ugalan, Aliansi Mahasiswa Cilegon Adukan Kebijakan Helldy Agustian Ke Kejagung RI

CILEGON, TOPmedia – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cilegon (AMC) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia bidang jaksa agung muda pidana khusus, pada Rabu (17/11/2021).

Setelah diketahui, kedatangan AMC untuk megklarifikasi laporan pengaduan terkait pengangkatan tenaga ahli Wali Kota Cilegon dengan nomor surat Keputusan (SK) Walikota Cilegon Nomor .800/Kep.93.um/2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli yang dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

"Kedatangan kami di sambut baik oleh pihak Jampidsus Kejagung RI dalam kedatangan ini untuk memberikan keterangan terkait laporan pengaduan abuse power (Penyalahgunaan wewenang) yang kita layangkan beberapa waktu yang lalu, sekaligus memberikan bukti bukti terkait kasus abuse power," ungkap Koordinatur AMC, Hasadi Putra saat dikonfirmasi, Rabu (17/11/2021).

Lanjut Hasadi, pihaknya juga menyikapi pernyataan yang di lontarkan oleh Kabag hukum Pemkot Cilegon, Agung Budi Prasetya terkait laporan dirinya ke Kejagung RI yang mengatakan bahwa laporan tersebut salah dan pengangkatan sudah sesuai mekanisme dan sama dengan daerah-daerah lain yang memiliki staff ahli.

"Bahwa dalam laporan pengaduan kita bukan terkait mekanisme pengangkatannya, tapi terkait penggeseran anggaran yang belanja honorer menjadi belanja tenaga ahli yang tidak sesuai mekanisme yang diatur," jelasnya.

"Kami juga mengingatkan kepada bapak Walikota Cilegon Helldy Agustian bahwa dalam hal birokrasi harus hati-hati jangan semena mena kalo di ibaratkan 'Seperti sales metro mini yang ugal ugalan (Sekarepe Dewek)'," imbuh Hasadi.

Dikatakan Hasadi, dugaan abuse power lainnya adalah yang diangkat menjadi tenaga ahli Walikota bukan orang-orang yang punya kompotensi.

"Tetapi adalah bagian tim sukses Helldy Agustian dalam Pilwakot Cilegon tahun 2020," tegasnya.

Hasil komunikasi dan diskusi dengan Pihak Kejagung RI, dikatakan Hasadi, bahwa pengalihan mata anggaran belanja honorer menjadi belanja tenaga ahli tersebut ada unsur pidananya.

"Jadi sudah terang benerang, kasus ini kita tunggu kejagung bekerja dalam memberantas korupsi, kami yakin bahwa kejagung akan berpihak kepada masyarakat untuk menyelamatkan uang rakyat," tutup Hasadi.(Firasat/Red)

berita terkait

Komentar