Aksi unjuk rasa Kumala di HUT yang ke-17 Provinsi Banten. (Foto: TOPmedia)
Aksi unjuk rasa Kumala di HUT yang ke-17 Provinsi Banten. (Foto: TOPmedia)

Di Usianya ke-17, Pendidikan, Ekonomi dan Pengangguran Masih Persoalan di Banten

SERANG, TOPmedia - Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-17 Provinsi Banten, diwarnai oleh unjuk rasa oleh sejumlah organisasi mahasiswa yang salah satunya Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA). Mahasiswa mengelar aksi nya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Rabu (4/10/2017).

Ketua Koordinator Kumala Imam Nurhakim mengatakan dalam orasinya, 17 tahun sudah Banten menjadi provinsi semenjak berpisah dari Jawa Barat pada tahun 2000 belum ada perubahan.

Diketahui berdasarkan keputusan DPR-RI yang dituangkan dalam UU no 23 Tahun 2000, atas desakan masyarakat Banten yang bersikukuh untuk menjadikan Banten sebagai sebuah provinsi, yang di bagi dengan empat Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tanggerang, Kota Serang, Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan dan Kota Cilegon.

"Dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan namun tetap saja tidak membawa perubahan yang begitu signifikan," ujar Imam, kepada awak media, Rabu (4/10/2017).

Ia menilai salah satu bukti yang begitu jelas tidak adanya perubahan, di Provinsi Banten dengan masih rendahnya Pendidikan, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan masih kurangnya lowongan pekerjaan untuk para masyarakat Banten.

"Meski letak geografi berdekatan dengan ibu kota negara, namun pada nyatanya Banten masih belum pada cita-cita para pendiri Provinsi Banten yang pada intinya memakmurkan seluruh masyarakat Banten," paparnya.

"Ini menjadi koreksi bagi pemerintahan Provinsi Banten untuk kesekian kalinya," sambungnya.

Maka Dalam HUT ke-17 Provinsi Banten, KUMALA membawa 10 tuntutan, adapun tuntutannya yaitu menunutut perbaikan kualitas pendidikan, ketimpangan IPM, fasilitas sekolah yang belum merata dan jual beli kursi di lungkungan pendidikan. Meninjau kembali konversi lahan dan Amdal di wilayah industri. Menyediakan tranportasi yang layak.

Masih rendahnya PAD Kabupaten Lebak, penertiban penggalian pasir di Citeras Lebak, penggunaan nama Uwes Qorni (Alm) sebagai nama sarana publik di Lebak, pelayanan kesehatan yang belum merata, masih buruknya pelayanan kesehatan untuk warga miskin dan tunjangan DPRD yang naik tidak memikirkan aspek dan dampak kepada kehidupan bermasyarakat di Banten

"Itu yang mesti pemerintah segera kerjakan dalam waktu yang cepat, melihat keadaan masyarakatan Banten sangatlah membutuhkan secara segera," pungkasnya. (Gilang/Red)

berita terkait

Komentar