BPJS Minta Keterlambatan Pembayaran Klaim Tidak Pengaruhi Pelayanan Peserta di RSUD Cilegon

CILEGON, TOPmedia - Kepala BPJS Kota Cilegon, Aang Muhamad Muchy menilai keterlambatan pembayaran klaim dari pihaknya kepada  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  kota Cilegon, seharusnya tidak mempengaruhi pelayanan atau ketersediaan obat. Pasalnya BPJS akan tetap membayar meski terjadi keterlambatan.

"Saya kira pelayanan kepada peserta harus tetap sesuai dengan perundang-undangan yang ada, BPJS membayar sesuai tarif JKN atas klaim RS, baik itu dibayarkan tepat waktu atau terlambat. Sehingga pelayanan kepada peserta tidak boleh berkurang," tutur Aang, Senin (2/12/19).

Ia menuturkan, untuk mengatasi kondisi keuangan Rumah Sakit, BPJS telah  bekerja sama dengan Bank mitra, untuk penyediaan dana bagi Rumah Sakit yang terlambat dibayar BPJS, dimana jaminannya adalah Jumlah Klaim Terverifikasi, dengan suku bunga dibawah denda keterlambatan. Sehingga bunga tersebut dapat  ditutup oleh denda yang  dibayar BPJS ke RS. Program ini biasa disebut Supply Chain Financing atau SCF.

"Memang betul  hampir seluruh Indonesia ada keterlambatan pembayaran kepada RS karena kondisi defisit, ya di semua media juga diberitakan, Defisit ini terjadi karena adanya missmatch iuran, sejak awal program JKN dijalankan mulai 2014, kemudian missmatch ini belum menemukan match nya," Katanya.

Kendati demikian, lanjut Aang,  saat ini ada Perpres 75/2019 yang salah satu isinya, ada penyesuaian iuran JKN. Dengan penyesuaian iuran JKN ini, diharapkan penerimaan iuran meningkat sehingga keterlambatan pembayaran kepada RS selisih waktunya tidak terlalu lama.

"22 November lalu itu adalah pembayaran BPJS kepada RSUD, dimana sebetulnya Jatuh Tempo Pembayarannya 8 September, Telat 2 bulan itu kan ya?. Dan yg dibayar 22 November ini adalah tagihan klaim RS pelayanan bulan Juli 2019. Sebelumnya juga ada pembayaran di tgl 11 November, total pembayaran kepada  RSUD di bulan November ini Rp 6,46 miliar," tambahnya.

Ia menambahkan  Setiap ada keterlambatan pembayaran oleh BPJS, kita dikenai sanksi denda. Denda ini pun sdh kita bayarkan. Namun belum seluruhnya karena kita dahulukan pembayaran yang tagihan klaimnya RS baik RSUD Cilegon maupun tagihan-tagihan RS lainnya. "Denda pada tahun 2019 ini kepada RSUD ya sudah dibayarkan sekitar Rp 350 juta," tutup Aang.

Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon yang dikabarkan terancam bangkrut akibat pembayaran klaim yang  telat dibayarkan oleh pihak BPJS, hingga berdampak kepada belum terbayarnya Gaji karyawan dan hampir kosongnya stok Obat, bahkan  anggota Komisi II IDPRD Kota Cilegon berencana,  akan segera memanggil pihak RSUD selaku Mitra kerja, untuk mengetahui sekaligus mengurai masalah-masalah yang ada. (Ik/Red)

berita terkait

Komentar