Berkat Program Kementerian PUPR RI, Kawasan Kumuh di Kota Serang Berkurang

SERANG, TOPmedia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, memberikan Bantuan bedah rumah berupa penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  untuk masyarakat di Kota Serang, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, senilai Rp 2 Miliar.

Berdasarkan data dari DPRKP Kota Serang, sebanyak 128 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun pada 2019 menggunakan dana APBN.

Kepala DPRKP, Iwan Sunardi menyampaikan, bahwasanya program pembangunan RTLH, merupakan salah satu amanat dari Kementwrian PUPR RI.

"Ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya dibuatkanlah program rutin pada setiap tahun. Yaitu, program BSPS," ungkap Iwan seusai acara penyerahan kunci kepada masyarakat Kota Serang, yang rumahnya telah dibangun, di Kampung Bendung, Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis (28/11/2019).

Iwan juga menjelaskan, dengan adanya program dari Kementerian PUPR, kawasan kumuh di Kota Serang semakin berkurang. Pasalnya, kata dia, kini di 2019 tinggal 400 rumah lagi, yang tidak layak huni.

"Saya kira, kita dari Pemkot Serang sangat berterimakasih. Karena pembiayaan dari APBN Pemerintah pusat, kawasan kumuh di Kota Serang semakin berkurang," jelasnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin mengakui, dirinya sangat terbantu, dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR RI sebanyak 128 unit rumah yang dibangun.

"Alhamdulillah pada sore hari ini, kita bisa meresmikan RTLH sebanyak 128 unit rumah. Kita telah berhasil melaksanakan program BSPS dari Kementerian PUPR RI. Kita sangat berterimakasih, dan berharap pada 2020 bisa tambahkan penerima bantuan program BSPS," tutup Syafrudin.

Diketahui, 128 unit rumah yang mendapatkan bantuan program BSPS tersebar di 5 Kelurahan. Yaitu, Kelurahan Bendung 25 unit rumah, Kelurahan Banten 65 unit, Kelurahan Kaligandu 9 unit,  Kelurahan Kalodran 13 unit dan terakhir Kelurahan Pancalaksana 25 unit.

Kemudian, Satu unit rumah, mendapatkan dana sebesar Rp 17,5 juta. Itupun dibagi kembali menjadi dua. Rp 15 juta untuk kebutuhan material, dan Rp 2,5 juta honor petukang yang membangun RTLH. (TM3/Red)

berita terkait

Komentar