Direktorat Ekonomi Polri bekerjasama dengan BPAN AI, menggelar pembinaan tehadap para penambang rakyat yang belum memiliki perizinan di wilayah Kebupaten Lebak bagian selatan, Kamis (8/11)
Direktorat Ekonomi Polri bekerjasama dengan BPAN AI, menggelar pembinaan tehadap para penambang rakyat yang belum memiliki perizinan di wilayah Kebupaten Lebak bagian selatan, Kamis (8/11)

Belum Kantongi Izin, Puluhan Penambang di Lebak Selatan Diberikan Pembinaan

Polri dan bpan ai adakan pembinaan terhadap para penambang di baksel"

 

LEBAK, TOPmedia - Direktorat Ekonomi Polri bekerjasama dengan BPAN AI (Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia) menggelar pembinaan tehadap para penambang rakyat yang belum memiliki perizinan di wilayah Kebupaten Lebak bagian selatan, Kamis (8/11).

Kegiatan yang digelar di Kawasan Wisata Karang Songsong Cihara tersebut, dilakukan agar para penambang rakyat dapat mengikuti kebijakan pemerintah. Selain itu, pada kegiatan yang diikuti puluhan penambang batu bara, dan emas tersebut, juga terungkap keinginan para penambang agar usaha pertambangan, yang telah menjadi mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah tersebut mendapat legalitas dari pemerintah.

Perwakilan dari penambang batubara Lukman, mengatakan, pertambangan di wilayah Lebak selatan sudah ada dari sejak nenek moyang pribumi, bahkan konon sejak jaman penjajahan Jepang tambang batu bara sudah ada di daerah ini.

“Terbukti dari beberapa lobang bekas Jepang dahulu yang di Sawarna, Ciman dan banyak lagi lobang-lobang bekas peninggalan Jepang,”katanya.

Lukman juga mengungkapkan, masalah legalitas pertambangan ini, pihaknya sebenarnya ingin mempunyai usaha yang legal, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa membuat legalitas tersebut, misalnya pembuatan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dengan pembiayaan yang cukup mahal, sehingga tidak terjangkau dan memiliki persyaratan yang terlalu berbelit-belit.

“Jadi harapan kami, perwakilan dari Polri dan BPAN AI dapat membantu kami untuk melegalkan usaha kami ini. Karena kami yakin, bapak-bapak yang disana (Distamben) akan lebih menghargai daripada kami yang datang ke kantor mereka,”tuturnya.

Hal senada juga dikatakan M. Aceng perwakilan dari penambang emas yang tergabung dalam PPRC (Paguyuban Penambang Rakyat Cikotok. Menurutnya, dengan adanya pembinaan ini kami merasa diaku.

“Kami merasakan ada yang menuntun untuk usaha yang lebih jelas tentunya legalitas usaha kami. Kendati demikian, kami juga tidak mau hanya sebatas pembinaan, karena kami juga harus di tuntun sampai benar-benar usaha kami legal. Sekali lagi kami berharap kepada bapak-bapak semua agar mendorong pemerintah Provinsi Banten melegalkan usaha pertambangan kami di Lebak Selatan, tambah Ketua PPRC ini,”ujarnya.

Di tempat yang sama Kanit Subdit 3 Direktorat Ekonomi Polri, AKBP Dedy Nur menjelaskan, bahwa permasalahan pertambangan legal maupun ilegal itu tidak jauh berbeda, akan tetapi perbedaan pertambangan legal itu aman nyaman sedangkan ilegal itu tidak aman. Walaupun keduanya memiliki resiko yang sama.

“Jika sudah ada kecelakaan di lobang tambang, bukan hanya di sini saja masalahnya. Masalahnya akan mencuat secara nasional, misalnya kejadian yang dialami Polsek Bayah tempo lalu itu sampai nasional bahkan internasional mungkin, “ujar Dedy.

Dalam kesempatan tersebut ia mengimbau, agar para penambang yang hadir dalam pembinaan tersebut, dapat memberikan edukasi terhadap anak buahnya. Kemudian terkait legalitas, diharapkan masyarakat penambang batu bara mapun emas harus bersatu agar dapat menempuh legalitas tersebut. (Uwa endin/Red)

berita terkait

Komentar