Gubernur Banten Wahidin Halim saat rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019). (Foto:Topmedia)
Gubernur Banten Wahidin Halim saat rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019). (Foto:Topmedia)

Baru Capai 60%, Gubernur Undang Bupati & Walikota Percepat Proyek Strategis Nasional di Banten

TANGERANG, TOPmedia - Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, saat ini progres pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten, secara umum sudah mencapai 60 persen, sedangkan progres lahan yang telah dibebaskan mencapai 90 persen.

"Semua (PSN-red) masuk prioritas kita, dan tadi kita tanya rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen dan lahan 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,"ungkap Gubernur saat menjawab pertanyaan awak media usai rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN, di Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (11/7/2019).

Gubernur mengungkapkan, dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor diantaranya dilakukan di Banten. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

"Ada PSN di Banten diantaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian, tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan, dan kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,"tuturnya.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

"Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,"paparnya

Selain itu, ujar Sekda, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya, perlu dilakuka penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

"Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,"ujarnya. (Ik/Red)

berita terkait

Komentar