Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati
Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati

Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota Terancam Dipotong 50 Persen

SERANG, TOPmedia - Pendemi covid-19 cukup dirasa mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk balanja daerah Provinsi Banten tahun 2021 yang ikut mengalami penyusutan, dari sebelumhya ditarget mencapai Rp 16 triliun, turun menjadi Rp 11 triliun lebih.

Disisi lain, Pemprov Banten batal memperoleh pinjaman dari PT.SMI Rp 4,1 trilun, menambah persoalan anggaran yang harus dihadapi Pemprov Banten sekarang.

Sejumlah alokasi anggaran yang ada, terpaksa harus direfocusing untuk memenuhi program-program yang dianggap lebih prioritas, meski konsekwensinya beberapa slot anggaran yang lain terpaksa dipangkas.

Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mengatakan, dari KUAPPAS yang telah diajukan eksekutif sebelum nantinya dibahas dalam rapat Banggar sebelum nantinya disahkan dalam APBD perubahan Provinsi Banten tahun 2021.

Terdapat sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD murni tahun 2021 terpaksa harus atau terancam dipotong untuk keperluan yang lain karena dianggap jauh lebih membutuhkan, selain ketersediaan anggaran Pemprov Banten yang terbatas.

Seperti anggaran bantuan kuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada seluruh Kabupaten/kota yang terancam dipangkas mencapai 50 persen dari target yang sebelumnya telah direncanakan.

Termasuk biaya hibah yang belum tersalurkan, juga ikut terancam dicoret, bergantung hasil rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif kedepan nantinya.

Untuk diketahui, hari ini, Rabu (25/8/2021) DPRD Banten menggelar rapat pimpinan susulan bersama Pemprov, setelah sebelumnya sempat gagal dilaksanakan, Selasa (24/8/2021) kemarin, lantaran adanya berita Sekda Banten yang sekaligus ketua TAPD Provinsi Banten, Al Muktabar mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Sekda.

"Pengajuan eksekutif dana bantuan keungan tinggal Rp 200 miliar.Kemudian sejumlah hibah terancam akan ditiadakan, yang belum dilaksanakan," terang Nawa.

Meski begitu, kata dia, dari angka yang diajukan oleh eksekutif tersebut, masih sangat berpeluang untuk diubah untuk kemudian ditambah, bergantung rapat pembahasan bersama Banggar dan TAPD dan rasio pendapatan dan kemampuam daerah masing-masing menurut kacamata bersama.

Sementara itu, Plt Sekda Banten, Muhtarom belum banyak memberikan komentarnya, terkait pengajuan KUAPPAS APBD perubahan Provinsi Banten menurit pengajuan eksekutif. termasuk los anggaran mana-mana saja yang akan dipangkas.

"Masih dibahas, nanti, nanti," pungkasnya, saat menghadiri rapat pimpinan di gedung DPRD Banten, Rabu (25/8/2021).(Den/Red)

berita terkait

Komentar