Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Muhammad Masykur, di Pendopo Gubernur, Jum’at (18/01/2019). (Foto:Ist)
Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Muhammad Masykur, di Pendopo Gubernur, Jum’at (18/01/2019). (Foto:Ist)

Awasi Pengelolaan Keuangan, Pemprov Banten dan BPKP Terjunkan 20 Auditor

SERANG, TOPmedia – Pemprov Banten bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan banten sepakat menjalin kerja sama untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keuangan sejak tahun 2018 lalu. Dalam kesepakatan itu, BPKP telah menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov Banten.

“Dua puluh orang auditor tersebut  sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, terhadap keuangan pemprov terkait pemeriksaan oleh BPK,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Muhammad Masykur menggantikan Bonardo Hutahuruk, di Pendopo Gubernur, Jum’at (18/01/2019).

Gubernur menjelaskan, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP dikarenakan saat ini pemprov kekurangan tenaga akuntansi, tenaga pemeriksa/auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Kita membutuhkan 120 orang tenaga auditor, saat ini hanya ada 40 orang, jadi kurangnya sekitar 80 orang. Tenaga ini sangat dibutuhkan di provinsi banten dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di provinsi banten termasuk dalam rangka pelaksanaan anggaran,” jelas Gubernur.

“Kedepan saya sampaikan kepada Bapak Kepala BPKP bahwa kita siap. Udah kita siapin rumahnya, siapin kamarnya, siapin eselonnya, gajinya yang lebih tinggi dari BPKP pusat untuk membantu Pemprov. Silahkan diizinkan untuk temen-temen BPKP yang mau bekerja di provinsi bnaten, kita rangsang untuk pindah kesini (Pemprov Banten),” sambung Gubernur.

Menurut Gubernur, Pemprov Banten terus berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap laporan keuangan daerah. Selain mengoptimalkan kinerja Inspektorat, pemprov juga telah menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan.

“Dalam kurung dua tahun kita mendapat WTP dua kali  berturut-turut dan besok juga insya allah dapat lagi WTP 2018. Tapi ada WTP bukan berarti tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan, tidak ada kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu memang program saya bersama Pak Andika (Wakil Gubernur) dalam rangka reformasi birokrasi salah satunya perbaikan di tata kelola keuangan,” ungkapnya.

Gubernur Wahidin juga mengharapkan pejabat yang baru dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKP Pusat Ardan Adi Perdana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten  yang telah mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Banten dan mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya bisa menerima Kepala BKPK Perwakilan Banten menjadi mitra kerja, sehingga sinergi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

“Kami juga mencatat dari tahun 2015-2018 telah menunjukan tren yang positif, dimana dari delapan pemerintah kabupaten dan kota di banten sudah mendapatkan level III termasuk pemprov banten untuk sistem pengendalian intern pemerintah yang menunjukan kemampuannya untuk bisa menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Ardan. (RED)

berita terkait

Komentar